Uang Negara Bocor di Meja Pajak dan Cukai

RN –  Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, secara terbuka mengakui bahwa sistem perpajakan dan cukai Indonesia masih bocor di banyak titik. Ia berjanji akan fokus memperkuat penerimaan negara dengan memperbaiki tata kelola, mempersempit ruang negosiasi gelap, dan menindak aparat nakal yang ikut ‘bermain’ di balik meja.

Dalam pernyataannya usai Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10), Purbaya menegaskan bahwa pemerintah kini berlomba menutup lubang kebocoran penerimaan yang selama ini jadi sumber shortfall alias kekurangan pendapatan negara.

“Kalau pertumbuhan ekonomi makin cepat, seharusnya penerimaan juga naik. Apalagi sekarang sektor swasta sedang kita dorong,” ujarnya optimistis.

BERITA TERKAIT :
Jual Beli Kursi Jabatan Marak Di Daerah, Purbaya Sindir Di Bekasi 

---

Namun di balik optimisme itu, pengakuan Purbaya soal praktik negosiasi antara aparat pajak dan wajib pajak membuat publik terhenyak.

"Biasanya mereka nego sama wajib pajak. Akhirnya pemerintah dapat sedikit, tapi mereka bagi dua kali,’’ ungkapnya blak-blakan.

Pernyataan ini seakan menampar sistem perpajakan yang selama ini diklaim transparan dan modern. Purbaya menegaskan, mental kompromi dan bagi-bagi keuntungan seperti itu tak bisa lagi ditoleransi di tengah upaya memperbaiki kepercayaan publik.

Sebagai langkah korektif, Kemenkeu tengah mengebut peluncuran Coretax System, platform digital pengawasan pajak yang disebut bakal menutup celah manipulasi dan “main mata” antara aparat dan wajib pajak.

“Saya harapkan akhir minggu ini Coretax sudah siap. Dengan itu, pengawasan jadi lebih efisien dan penerimaan bisa meningkat,” jelasnya.

Tak hanya itu, Purbaya juga menyoroti praktik under invoicing atau manipulasi nilai impor di sektor tekstil dan baja yang kerap jadi sarang penyelundupan. Ia memastikan, sejumlah pelaku sudah teridentifikasi dan potensi kerugian negara sedang dihitung.

Sebagai bentuk ketegasan, Purbaya menyebut sudah puluhan pegawai pajak dicopot dari jabatannya karena terbukti terlibat pelanggaran, dan tak menutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah.