RN - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR harus peka dalam memutuskan sanksi kepada anggota dewan yang telah memicu amarah publik. Jika MKD tidak pro rakyat bisa memicu amarah lagi.
MKD kembali menggelar sidang lanjutan dalam kasus dugaan pelanggaran etik lima anggota DPR nonaktif buntut gelombang demo 25-31 Agustus.
Sidang pendahuluan tersebut mengundang para saksi hingga ahli. MKD meminta keterangan mereka terkait dugaan pelanggaran etik lima anggota DPR saat sidang bersama DPD 15 Agustus 2025 dan pernyataan terkait tunjangan DPR.
BERITA TERKAIT :Demo Rusuh, Prabowo Tak Gentar Lawan Orang Yang Punya Duit Untuk Bayar Aksi
"Ada pihak-pihak yang menyampaikan informasi bahwa di saat itu diumumkan kenaikan gaji anggota DPR yang direspons dengan sejumlah anggota DPR dengan berjoget," kata Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam membuka sidang, Senin (3/11).
Pada kesempatan itu saksi yang dihadirkan yakni, Suprihartini selaku Deputi Persidangan Setjen DPR RI, Letkol Suwarko selaku Koordinator Orkestra di sidang bersama 15 Agustus.
Sementara, ahli yang dihadirkan yakni, Adrianus Eliasta selaku kriminolog, Satya Adianto selalu ahli hukum, sosiolog Tubus rahadiansyah, Gustia Ayudewi selalu ahli analisis perilaku, dan Erwin Siregar selalu perwakilan dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen.
"Hari ini MKD akan meminta keterangan dari saksi-saksi dan ahli untuk memperjelas duduk perkara rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik yang terjadi sejak 15 Agustus sampai 3 September 2025," kata Dek Gam.
Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, serta Adies Kadir dari Fraksi Golkar dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh partai mereka masing-masing buntut gelombang demo 25-31 Agustus.
Penonaktifan mereka dilakukan atas desakan publik karena mereka dinilai tak empati kritik masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah maupun kinerja DPR.
