HUT BUMN Dicurigai Kampanye Terselubung Jokowi - Amin

RADAR NONSTOP - Perayaan hari ulang tahun atau HUT Kementerian BUMN pada Sabtu (13/4/2019) dicurigai sebagai bentuk kampanye terselubung paslon 01, Jokowi - Amin.

"Ya saya melihat undangan acara HUT BUMN, saya bingung, tidak jelas ini mengapa bersamaan dengan kampanye Jokowi dengan tanggal 13 April di GBK," ujar Wakil Direktur Hukum BPN, Ferdinand Hutahean kepada wartawan, Selasa (9/4/2019).

Dia curiga ada yang ditutupi dalam acara HUT Kementerian BUMN ini. Kecurigaan itu mengarah terhadap dugaan kampanye terselubung oleh Kementerian BUMN dengan mengerahkan karyawan hingga didata nomor ponselnya.

"Kita melihat ini upaya kampanye terselubung oleh Kementerian BUMN dengan mengerahkan karyawan pekerja dengan didata nomor ponselnya, ini bentuk intimidasi dalam demokrasi. Kita tahu Menteri BUMN Rini Soemarno adalah pendukung Jokowi," tutur politikus Demokrat itu.

Kemudian, ia memprediksi pihak Kementerian BUMN tak akan mengaku dalam polemik ini. Namun, ia mengingatkan masyarakat saat ini tak bodoh melihat dinamika yang terjadi. Dia menegaskan, perayaan HUT Kementerian BUMN ini diarahkan untuk menguntungkan pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Membuat HUT jadi-jadian demi dukungan ke paslon tertentu. Ini terlihat sekali meski nanti Kementerian BUMN tak mengakuinya, tapi kita bukan orang bodoh, masyarakat Indonesia bisa melihatnya," ujar Ferdinand.

Respons Kementerian BUMN

Kepala Bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN Ferry Andrianto membantah kampanye terselubung perayaan HUT Kementerian BUMN. 

Ia menekankan, perayaan HUT Kementerian BUMN nanti tetap Sabtu, 13 April 2019 tapi bukan di Jakarta.

"Enggak, acaranya ke tempat lain. Intinya enggak di Jakarta. Tanggal 13 juga," ujar Ferry saat dikonfirmasi terpisah, Selasa, 9 April 2019.

Dia menegaskan, dengan lokasi di luar Jakarta maka acara perayaan HUT Kementerian BUMN ini nanti bukan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan. "Bukan, lokasinya bukan di GBK, bukan di Monas," katanya.

Dia menekankan, Kementerian BUMN akan segera membuat pernyataan tertulis terkait persoalan ini. "Nanti mau dibikin rilis ya," tutur Ferry.