RADAR NONSTOP - Meski didera defisit anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana akan melakukan pembangunan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi.
Tidak tanggung-tanggung, alokasi dana yang di gelontorkan sebesar Rp 20 miliar. Namun sayang, guna dimintai keterangannya, pimpinan dewan Kalimalang baik politisi asal PDI Perjuangan maupun PKS selaku para Ketua Badan Anggaran (Banggar) sama-sama memilih bungkam.
Tumai, pentolan politisi PDI Perjuangan di Kalimalang yang sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi dan Pimpinan Badan Anggaran itu memilih bungkam.
Hal senada juga dilakukan Heri Koswara, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi yang juga selaku Ketua DPD PKS Kota Bekasi. Ia pun memilih tidak mau angkat bicara.
"Saya off dulu ya," cetusnya kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group) melalui pesan WhatsApp dengan singkat, Senin (29/4).
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sopandi Budiman kepada RADAR NONSTOP menjelaskan, alokasi yang digelontorkan buat pembangunan gedung Kejaksaan sebesar Rp 20 miliar.
"Untuk gedung Kejaksaan Rp 20 miliar," paparnya.
Disinggung soal hutang Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak ketiga, Sopandi menjelaskan, hutang Pemkot Bekasi dengan pihak ke tiga sebesar Rp 204 miliar sudah dibayarkan sekitar 40%.
"Ditarget, paling lambat awal Juni sudah selesai (pembayaran-red) semuanya," pungkas mantan Kepala Dinas Perhubungan tersebut.
Hasil pantauan di lapangan dan dari data yang ada, lewat surat Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Bekasi, Kode RUP: 19631317, Nama Paket: Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Bekasi, KLDI: Pemerintah Kota Bekasi, Satuan Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2019 pagu anggaran sebesar Rp 17.802.723.120 dengan bulan pekerjaan Mei 2019.