RADAR NONSTOP - Tak kunjung terbayarnya hak dari puluhan rekanan kontraktor oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada pekerjaan yang telah rampung sejak September 2018 lalu, membuat para rekanan meradang.
Bahkan, para rekanan yang selama ini bermitra baik dengan Pemerintah Kota Bekasi itu berencana akan memboikot pekerjaan konstruksi di Pemkot Bekasi yang dinakhodai Rahmat Effendi.
"Kita merencanakan aksi itu sebagai bentuk permintaan pertanggungjawaban dari Walikota Bekasi, Rahmat Effendi terkait pembayaran kegiatan yang telah rampung sejak tahu lalu," cetus salah seorang rekanan yang tidak mau namanya ditulis, Selasa (7/5).
Apalagi, sambung dia, saat ini sudah memasuki bulan kedua untuk triwulan kedua. "Jadi mau sampai kapan dibayar, ini sama saja dengan mematikan pengusaha kecil yang bermodal pas-pasan," tegasnya.
Lebih jauh, Direktur salah satu perusahaan jasa kontruksi yang sudah berkecimpung di dunia kontruksi selama puluhan tahun tersebut mengatakan, para rekanan lokal Kota Bekasi itu sangat sedih dan prihatin setelah mengetahui pembangunan yang menggunakan dana APBD Kota Patriot ini untuk lembaga vertikal, seperti kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bulak Kapal, Mapolretro Bekasi Kota dan rencana pembangunan Kantor Kejari Kota Bekasi.
"Di satu sisi, hak para rekanan lokal belum diberikan, tapi mengapa pemerintah sibuk menyumbangkan dananya untuk lembaga lain. Inikah sama saja dengan mengorbankan masyarakat Kota Bekasi di mana banyak infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat kurang diperhatikan pemerintah setempat," cetus lelaki berambut putih itu.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BKKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman mengaku, semua hak para rekanan akan dibayarkan pada tahun ini.
"Sampai saat ini pelaksanaan pembayaran pekerjaan tahun 2018 lalu tengah dilaksanakan. Paling lambat semua terbayar pada bulan Juni tahun ini. Sekarang terus dilakukan pembayaran hingga bulan Juni akan selesai semua," paparnya.