Pembangunan Puluhan Gedung Sekolah di Kota Bekasi Terancam Batal?

RADAR NONSTOP - Wacana pembangunan puluhan gedung sekolah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) pada 2019 ini terancam batal.

Hal itu disinyalir terkait ketiadaan anggaran, sehingga puluhan rencana pembangunan yang diduga kuat terkena rasionalisasi oleh Pemerintah setempat ini hilang dari daftar lelang di web LPSE Kota Bekasi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar didampingi Sekretaris Dinas Imas Aisiyah yang ditemui usai mengikuti rapat rasionalisasi dengan Sekda membantah dibatalkannya rencana pembangunan gedung itu.

Namun, saat ditanya akan hilangnya daftar lelang pembangunan puluhan gedung sekolah itu, Dadang tidak menampiknya. "Iya memang hilang ya," katanya, Rabu (9/5).

Pembangunan Gedung Kejari Bekasi Tetap Dilaksanakan

Disinggung apakah rencana pembangunan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi yang dialokasikan belasan miliar pada tahun 2019 ini, Dadang mengaku, rencana pembangunan itu akan tetap dilaksanakan. 

"Itu tetap akan dilaksanakan, karena memang sudah sangat dibutuhkan," papar Dadang.

Kendati demikian, salah satu kandidat calon Sekda Kota Bekasi yang masuk menjadi peserta lelang jabatan tersebut, mengakui akan banyak dari kegiatan proyek fisik di 2019 ini pada instansi yang dipimpinnya terkena rasionalisasi.

"Ya banyak yang terkena rasionalisasi," jelas dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda ditemui terpisah enggan berkomentar banyak.

Aan saat ditanya perihal berapa persen penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi pada triwulan kedua di bulan kedua ini, mengaku sudah disebutkan dalam laporannya setiap hari.

"Saya sudah sebutkan dalam laporan yang setiap hari saya lakukan," katanya tanpa menjelaskan laporan tersebut disampaikan kepada siapa sambil berlalu menaiki mobilnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinar Faizal Badar pun membantah akan dilakukannya rasionalisasi.

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi tersebut mengaku, itu bukan rasionalisasi, namun jika pendapatan tidak sesuai target, maka harus ada kegiatan yang dipertimbangkan. 

Disingggung adanya keluhan sejumlah kepala dinas, terkait banyaknya kegiatan proyek yang dicoret, Dinar mengatakan, hal itu karena kondisi pendapatan yang tidak sesuai target tadi. 

"Ya tadi itu, pendapatan yang tidak sesuai target. Jadi yang mengetahui hal itu kan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mana perlu pertimbangan," pungkas Dinar.