.png)
RADAR NONSTOP - Sinyal Partai Demokrat bakal meninggalkan Prabowo-Sandi makin kuat. Jika ini terjadi, maka pasangan 02 bisa makin rapuh.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Andi Nurpati menyebut Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tidak punya perjanjian permanen setelah tahapan Pilpres 2019 berakhir.
Tidak ada ikatan yang mewajibkan partai koalisi untuk tetap bersama setelah rangkaian Pilpres 2019 berakhir. Terutama, ketika pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno kalah di Pilpres 2019.
BERITA TERKAIT :Jokowi, Redup Di Jakarta Dan Bersinar Ke Jateng Hingga Ocehan Ara Yang Ngaco
Eks Watimpres Sidarto, Dekat Dengan Jokowi Tapi Kecewa Ke Mulyono
"Kan tidak ada juga perjanjian permanen setelah Pemilu Presiden. Itu enggak ada. Perjanjian itu hanya ada di tahapan Pemilu saja. Begitu," ucap Andi ditemui di kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5).
Demokrat, kata Andi, akan mengkaji arah koalisi setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2019. Sedianya, KPU akan mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 2019 pada 22 Mei.
"Kami menunggu tahapan pemilu ini selesai. Setelah itu, apa yang terjadi, ya, tergantung," kata Andi.
Dia mengatakan, posisi Demokrat akan tetap bersama Koalisi Indonesia Adil dan Makmur jika Prabowo - Sandiaga menang Pilpres 2019. Sebaliknya, arah koalisi Demokrat akan dikaji jika KPU mengumumkan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf menang Pilpres 2019.
"Kalau misalnya Pak Prabowo menang, tentu koalisi sudah jelas. Kalau misalnya Pak Jokowi yang menang dan Pemilu sudah selesai, semua partai dalam koalisi 02, itu punya kewenangan sendiri," pungkas dia.
Seperti diberitakan, Jokowi dan AHY sudah bertemu empat mata di Istana Nagara. Pasca pertemuan ini, koalisi ditubuh Prabowo mulai riuh. Bahkan, elit Gerindra secara terbuka agar Demokrat keluar koalisi daripada berpolitik cari aman.
