RADAR NONSTOP - Maraknya jual beli online yang terjadi dinilai sudah sangat merugikan khususnya di Kabupaten Bekasi.
Pasalnya saat ini dengan banyaknya aplikasi di jaringan internet tentang jual beli online, berdampak kepada para pedagang yang sepi pengunjung.
Sekretaris Dinas (Sekdin) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Beni Saputra mengatakan, urusan maraknya jual beli online itu domain banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seharusnya bisa mengantisipasi cepatnya teknologi tersebut.
"Trend jual beli online sangat berdampak merugikan khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi. Misalnya UMKM dan koperasi akan sepi dari konsumen," ujarnya kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Senin (20/5).
Seharusnya, kata Beni, mulai dari Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan dan juga Badan Pusat Statistik (BPS), jangan berdiam diri harus mempunyai solusi.
untuk bisa mengajak seluruh pelaku usaha kecil/menengah mengoptimalkan teknologi internet.
"Ini OPD terkait sepertinya mereka kebingungan mau ngapain dengan trendnya jual beli online," katanya.
Seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi seharusnya mereka bisa menjadi fasilitator untuk membantu pemasaran para pelaku UMKM dan pedagang lainnya dengan aplikasi yang mereka siapkan, sehingga bukan hanya membantu memasarkan saja tapi juga melindungi costumer khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi dari hal-hal penipuan.
"Kita punya anggaran, masak kalah dengan swasta. Bicaranya jangan nasional, kita buat di Kabupaten Bekasi saja dulu," bebernya.
Belum lagi, tambah Beni, Dinas Ketahanan Pangan dan BPS. "Kedua lembaga ini tidak bisa mengidentifikasi jumlah barang yang ditransaksikan dalam jual beli, sehingga dengan banyaknya jual beli online akhirnya seperti penjualan beras dan komoditi lainnya tidak bisa terdata.
"Mereka yang mengusulkan, nanti Diskominfo yang membuat aplikasinya. intinya dalam masalah ini perlu sinergi lintas OPD," tukasnya.