Paparkan Dugaan Kecurangan, Pengamat Harap MK Terima Gugatan Prabowo-Sandi

RADAR NONSTOP- Pengamat Politik dari Universitas Pancasila, Umar Halim berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi.

Tim Hukum Prabowo Sandi diketahui sudah mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK, setelah diumumkannya hasil pemilihan dengan kemenangan bagi paslon 01 Jokowi-Ma'ruf. 

Halim mengatakan, diterimanya gugatan Prabowo-Sandi oleh MK bukan karena keberpihakan pada paslon 02, namun demi terungkapnya misteri kejanggalan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2019. 

BERITA TERKAIT :
OTT Mau Dihapus, Yang Sumringah Malah DPR Dan Langsung Tepuk Tangan

---

Biar Tahu Item Loksem Binaan UMKM, Kelurahan Penjaringan Tebar Data di Website Pemkot Jakut

---

"Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan tentang 01 atau 02. Namun ini tentang banyaknya dugaan kecurangan yang menjadi misteri dan harus terungkap. Satu-satunya jalan adalah MK," kata Halim di Jakarta, Selasa (11/6). 

Halim menegaskan, saat ini begitu banyak praduga dan opini yang terbentuk di masyarakat. Menurutnya ini sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi bangsa, karena bermuara pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

"Sekarang kita ingin membuktikan. Jika kemenangan ini bersih ayo kita rayakan bersama. Semua pihak bersatu, tidak ada lagi kubu-kubuan, semua legowo. Namun jika ternyata ada kecurangan, maka tidak boleh didiamkan. Kita tidak boleh berbangsa diatas kemunafikan. Dan semua ini harus dibuktikan," ujar Halim. 

"Begitu banyak video kecurangan yang beredar di media sosial dari surat suara yang telah tercoblos paslon 01, hingga pembakaran kotak suara. Ini semua membentuk opini publik menjadi liar. Ditambah banyaknya kejanggalan yang dilakukan KPU. Mulai dari salah input situng, dan rekap yang sampai saat ini belum selesai. Hingga misteri DPT bermasalah yang beragam jumlahnya. Ada yang bilang 17.5 juta, KPU bilang tinggal 700 ribu. Intinya apakah semua kejanggalan ini bermuara pada keberpihakan yang kemudian menjadi kecurangan atau memang kelalaian. Ini yang perlu dibuktikan," papar Halim. 

Kemudian Halim mengatakan, bahwa hasil putusan MK harus dimaknai untuk menyempurnakan proses penyelenggaraan pemilu kedepan serta memperkuat pondasi demokrasi. 

"Putusan MK harus dihormati semua pihak, dengan semangat menyempurnakan sistem pemilu, serta menjadi penguat pondasi demokrasi kita. Ini bukan tentang 01 atau 02, sudah selesai itu. Saat ini kita bicara tentang bangsa. Dan ini hanya dapat berlangsung, jika gugatan tim prabowo sandi diterima MK pada 14 Juni ini," pungkas Halim