.png)
RADAR NONSTOP - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bekasi menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi sebagai penyelenggara politik mengalami kemunduran dan dinilai memihak kepada yang bermodal (uang-red).
Hal ini dikatakan langsung Ketua KPPI Kota Bekasi, yang juga Politisi dari Partai Golkar, Titin Suprihatini kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Rabu (19/6).
"Selaku wanita yang mewakili Partai Golkar. Penyelenggara pemilu ini perlu dikritik untuk lebih mendidik generasi muda, agar melek politik," ujar Titin.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris KPPI Erma Suryani yang juga Caleg dari Partai Nasdem. Menurutnya, keterwakilan perempuan di parlemen harus 30 persen, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
"Tapi nyatanya, sampai detik ini tidak ada sama sekali 30 persen keterwakilan perempuan di kantor parlemen Kota Bekasi. Apa pihak penyelenggara hanya memilih yang bermodal (uang-red) saja?," pungkas Erma.
