Ketua DPRD: Jika Kartu Sehat Bekasi Bawa Manfaat Harus Didukung

RADAR NONSTOP - Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, angkat bicara soal kontroversi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

Hal ini menyusul banyaknya penolakan dari organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat soal wacana pengintegrasian KS-NIK ke BPJS Kesehatan.

Wacana itu bahkan telah diusulkan melalui Pansus 31 pada Rapat Paripurna beberapa pekan lalu di Gedung DPRD Kota Bekasi.

Tumai mengakui, jika imbas dari wacana itu banyak masyarakat yang kecewa dengan sikap DPRD. Evaluasi KS-NIK terintegrasi ke BPJS Kesehatan kata dia, menjadi polemik berkepanjangan.

“Soal KS-NIK sebenarnya yang harus dievaluasi adalah pelayanan rumah sakit. Secara tekhnis KS-NIK sudah baik,” kata Tumai, kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), lewat pesan WhatsAppnya, Minggu, (23/6).

Secara pribadi Tumai sendiri tidak sepakat jika KS-NIK diintegrasikan ke BPJS Kesehatan seperti yang diusulkan Pansus 31 DPRD Kota Bekasi.

“Sikap saya pribadi dan fraksi (PDI Perjuangan) sudah jelas ketika program bermanfaat kepada masyarakat harus didukung,” ucapnya.

Terlebih, kata politisi asal PDI Perjuangan ini, selama adanya KS-NIK tidak ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kebocoran anggaran.

"Anggaran tidak menjadi temuan catatan BPK. berarti itu benar dan saya mendukung. Kebijakan KS secara perundang-undangan betul dan masyarakat membutuhkan itu, saya mendukung," pungkasnya.

Menyikapi hal tersebut, Tuti Sariningaih, sosok Akademisi turut mengatakan, jika KS-NIK terintegrasi ke BPJS Kesehatan itu sama saja akan menciptakan dua mata anggaran.

"Kalau begitu, program andalan yang katanya akan menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bekasi omdo (omongan doang) dong kalau faktanya masih tergantung dengan BPJS," cetus Tuti yang merupakan Bendahara DPD PAN Kota Bekasi.

BERITA TERKAIT :