.png)
RADAR NONSTOP - Jika diminta, NU siap menyodorkan kader-kader terbaiknya. Tapi, urusan menteri adalah hak Presiden.
Hal ini ditegaskan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil saat Pelantikan PCNU Kudus dan Halaqah Kebangsaan di Kudus, Minggu (7/7/2019) malam.
NU kata Said Aqil siap berapapun calon menteri di kabinet baru, bila memang Jokowi memintanya.
BERITA TERKAIT :Jelang Lengser, Jokowi Buka Lagi Ekspor Pasir Laut, Bom Waktu Untuk Prabowo?
Mantan Pemain Arsenal Selundupkan Ganja Rp 12 Miliar
"Ya kalau diminta, siap. Tapi bukan urusan NU, urusan partai politik," kata dia.
Ma'ruf Amin sebelumnya mengatakan bahwa sejauh ini dia belum memberi usulan kepada Jokowi terkait kader NU yang akan ditempatkan pada kabinet yang akan dibentuk.
Dilansir dari Rakyat Merdeka (RMco.id), Wakil Ketua PBNU, Marsudi Suhud menyebut perjuangaan NU memenangkan Jokowi cukup siginifikan. Sebab itu, wajarlah kalau jerih payah NU, ada imbal baliknya.
Penghargaan itu bisa berupa menteri atau yang lain. “Terserah presiden dan wakil presiden terpilih," kata Marsudi.
Sementara itu, Muhammadiyah tidak seagresif NU. Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan, tak akan meminta jatah kursi menteri. Menurutnya, urusan menteri adalah hak prerogatif presiden.
“Kami tidak pernah menuntut, kami tidak pernah mencampuri seperti yang dilakukan partai politik. Ini adalah sikap kami yang disampaikan dengan jujur, tanpa diplomasi bahkan basa-basi,” kata Haedar dalam keterangan tertulis yang dikirim Sekum PP Muhammdiyah Abdul Mukti, kemarin.
Haedar meyakini, Jokowi akan paham dinamika kebangsaan serta posisi partai politik dan ormas besar seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah sepenuhnya fokus pada kiprah mencerahkan dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kiprah Muhammadiyah, kata Haedar, selama ini lebih banyak berkutat di bidang pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan. Orientasi Muhammadiyah adalah memajukan bangsa.
Jika ada kader terbaik Muhammadiyah yang masuk kabinet, ia mengatakan hal itu adalah apresiasi positif dari pemerintah terhadap Muhammadiyah.
Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti menambahkan, Muhammadiyah akan bersikap pasif. Artinya, mereka menunggu kabar dari Jokowi. Baru kalau ada permintaan dari Presiden kepada Muhammadiyah, maka pemilihan kader akan menjadi hak penuh Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Selama pemerintahan Jokowi-JK, setidaknya ada 6 menteri yang berlatar belakang NU. Mereka adalah Menpora Imam Nahrawi, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menaker Hanif Dakhiri, Mendes Eko Putro Sandjojo, dan Menristek M Nasir. Satu di antaranya keluar di tengah jalan yaitu Khofifah Indar Parawansa yang mundur dari kursi menteri sosial.
Sementara hanya ada satu kader Muhammadiyah yaitu Muhadjir Effendy yang menjabat sebagai menteri pendidikan. Jabatan menteri tersebut memang lebih sering diisi kader Muhammadiyah. Belakangan, muncul keinginan dari unsur PKB, posisi itu disatukan dengan Kemenristekdikti dan diisi kader NU.
