Nilai Anies Hambat Kemudahan Perizinan Yang Diberikan Jokowi, Buktinya Mana?

RADAR NONSTOP - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi akrab disapa Prass mulai rajin berkicau alias gacor di media. Sayangnya, hampir 50 persen pembicaraannya tidak disertai bukti konkrit.

Salah satu diantaranya adalah soal perizinan investasi di DKI Jakarta. Anies dinilai menghambat kemudahan perizinan yang telah diberikan Jokowi. Namun Prass tidak mampu menghadirkan bahkan menyebutkan contoh hambatan yang dia maksud.

"Pemerintah daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat, maka tidak boleh menjadi penghambat apa yang sudah dipermudah oleh pemerintah pusat," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (17/7/2019).

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Pras mencontohkan soal perizinan yang sudah mudah dari pemerintah pusat, tapi ketika sampai pemerintah daerah menjadi terhambat lagi karena kebijakan yang berbelit. Menurut dia, kalau menyangkut pemerintahan tidak ada lagi namanya perbedaan karena partai politik.

"Kalau sudah berbicara terkait pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka tidak ada lagi yang namanya perbedaan karena partai politik. Kita harus melihat masyarakat, ini kepentingan rakyat banyak, bagaimana investasi di daerah akan maju kalau terhambat dengan urusan partai politik," ujarnya.

Oleh karena itu, Pras mengaku akan diskusi dengan Anies selaku Gubernur DKI Jakarta terkait kemudahan izin berinvestasi. Sebab, ini menyangkut kepentingan masyarakat juga di daerah.

"Jadi kalau bicara masalah pemerintah ya sama, mau itu presiden, gubernur, bupati harus sama. Kebijakan pusat harus diteruskan, jangan dihambat. Saya akan berdiskusi dengan Pak Gubernur apa yang diutarakan Pak Jokowi, akan disampaikan ke beliau (Anies)," jelas dia.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah berupaya secara penuh untuk mengundang investasi sebanyak-banyaknya masuk ke Indonesia.

"Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, jangan ada yang alergi terhadap investasi," kata Jokowi

Maka, Jokowi akan selalu mengkontrol proses perizinan investasi di setiap lembaga dan tidak ragu mencopot pejabat yang menghambat investasi.

"Ke depan, saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan," pungkasnya.