.png)
RADAR NONSTOP - Sinyal dari istana akan penambahan anggota koalisi ditanggapi dingin politisi PPP. Tambahan anggota koalisi sepenuhnya diserahkan kepada Jokowi.
Begitu dikatakan Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arsul Sani menyakini jika pertemuan antara Megawati- Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto tidak membahasa mengenai penambahan ‘penumpang’ di koalisi Indonesia kerja (KIK).
Sebab, sambung dia, penambahan atau tidak merupakan kewenangan kebutuhan Presiden Jokowi.
BERITA TERKAIT :Ponakan Prabowo Dilirik Golkar, Mimpi Ariza Jadi Gubernur Jakarta Omon-Omon Doang
Gerindra Dorong Ridwan Kamil, Muzani & Dasco Beda Pilihan?
“Nah tidak dibahas secara khusus kemungkinan Gerindra bergabung masuk dalam koalisi pemerintahan. Karena memang Bu Mega konsisten menyampaikan bahwa itu urusannnya Pak Presiden, kalau soal itu ya,” kata Arsul kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (25/7/2019).
Selain itu, dikatakan Arsul, soal wacana penambahan ‘penumpang’ nanti belum dibahas secara mendetai diantara ketua umum partai pendukung Jokowi-Ma’ruf.
“Apalagi kan memang diantara Ketum partai belum secara bersama-sama, secara lengkap bertemu. Sehingga, memang apa, saya kira Bu Mega juga dengan para ketua umum yang lain itu tentu bisa memberikan pandangan yang fix ya sebagai suatu kesatuan,” ujar anggota komisi III DPR itu.
Oleh karena itu, mengenai pertemuan Mega-Prabowo, sambung dia, lebih pada menguatkan silaturahmi antara keduanya yang memang sejak dulu memiliki hubungan yang baik.
Terpisah, istana membuka pintu besar-besar akan hadirnya anggota baru koalisi.
"Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun ada tambahan lagi, itu namanya plus. Ya gitu (peluang tambahan koalisi besar), begitu, bisa saja terjadi. Cuma plusnya berapa, kita lihat saja nanti," kata Kepala Staf Presiden yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Sebelumnya, empat partai berkumpul yakni Golkar, Nasdem, PPP dan PKB. Pertemuan itu tanpa kehadiran PDIP, sehingga menimbulkan spekulasi lain. Apalagi, secara terang-terangan keempat partai itu menilai koalisi sudah cukup, dan pimpinan MPR pun harus dari koalisi pendukung pemerintah.
Moeldoko menilai, sejauh ini koalisi dari partai-partai pendukung pemerintah masih terlihat solid. Meski solid, dia mengakui tetap tidak menutup kemungkinan akan tambahan partai baru untuk masuk. Dia meminta agar ditunggu perkembangan berikutnya.
"Makanya sampai saat ini kita masih meyakini penuh bahwa koalisi yang terbangun cukup baik bahkan koalisi itu bisa plus-pluskan begitu. Jadi bukan hanya hotel saja yang plus plus, koalisi plus plusbisa kan," kata mantan Panglima TNI itu.
Adanya perbedaan pandangan, apakah koalisi lebih baik ditambah atau tidak perlu menimbulkan spekulasi bahwa partai-partai di koalisi mulai terpecah. Moeldoko menilai, dalam politik Indonesia memang susah untuk membangun koalisi yang permanen.
Apalagi partai politik memiliki visi masing-masing. Maka perbedaan-perbedaan sikap di tengah jalan, memungkinkan terjadi.
"Pernah kita waktu di Lemhanas mencoba memikirkan mungkinkah terjadi koalisi permanen, di Lemhanas sudah kita kaji. Ternyata politik ya begitulah, maksudnya tidak ada sesuatu yang permanen. Semuanya sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru, rumus politik sudah seperti itu," tandasnya.
