Jumat,  17 May 2024

Demokrat 'Dua Kaki', Sandi: Pilpres Harus Sejuk

Dedi
Demokrat 'Dua Kaki', Sandi: Pilpres Harus Sejuk
Sandi saat bertemu SBY di rumahnya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

RADAR NONSTOP - Sikap lembek Demokrat yang membiarkan beberapa kadernya boleh mendukung Jokowi tak membuat Sandiaga Uno jiper. Dia yakin kalau pilpres akan berlangsung sejuk dan damai.  

Sandi menilai setiap partai memiliki mekanisme sendiri-sendiri. "Kita serahkan kepada masing-masing partai," ujar Sandi di Jakarta, Ahad (9/9).

Sandi justru enggan berkomentar banyak saat disinggung mengenai adanya anggapan yang mengatakan Partai Demokrat bermain dua kaki. Namun menurutnya kebijakan partai seharusnya sejalan antara pemilu dan pilpres.

BERITA TERKAIT :
Sandiaga Uno Gak Setuju Study Tour Dilarang, Imbas Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana 
Sergio Ramos Bakal Gabung Klub Ecek-ecek

"Saya tidak mau berkomentar kalau hal yang menurut saya akan menimbulkan satu pembicaraan yang negatif," ungkapnya.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut menganggap sebagai kepala daerah seharusnya fokus dalam membangun daerah yang dipimpin. Sedangkan membawa para kepala daerah ke dalam pusaran pilpres dinilai mencederai mandat yang telah diperoleh.

"Apalagi mereka baru saja menyelesaikan (pilkada) dan itu rata-rata pilkada yang dimenangkan dengan susah payah. Dan mungkin yang memilih mereka memilih pilihan yang berbeda di bawah, jadi saya tidak ingin mengomentari lebih lanjut lagi," imbuhnya.

Ia tetap berharap pilpres mendatang berjalan berlangsung sejuk, dan tidak memecah belah. "Insya Allah kita punya demokrasi yang mempersatukan kita," tuturnya.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Demokrat selaku partai Lukas Enembe rupanya memang mengizinkan kader-kader di Papua untuk mendukung Jokowi.

"Tidak ada sanksi (untuk Lukas Enembe), kan saya sudah jelakan barusan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua, 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," kata Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahean.