.png)
RADAR NONSTOP - Politisi Partai Demokrat menyesalkan permintaan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, soal jatah menteri. Sangat tidak elok dan kurang etika karena dilakukan secara terang - terangan di arena Kongres.
Begitu dikatakan, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari di Cikini, Jakarta, Sabtu (10/8/2019). Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada yang terang-terangan seperti itu.
"Pidato Bu Mega silahkan saja. Tapi (di era) Pak SBY, tidak ada satu partai pun meminta-minta secara terbuka kepada Presiden. Hak prerogatif penentuan menteri itu ada pada Pak Presiden," ujarnya.
BERITA TERKAIT :Krisdayanti Balik Pegang Mic, Setelah Gagal Di Pilkada Kota Batu
Sekjen PDIP Hasto Tuding Airin-Ade Dikepung & Dihadang Kekuatan Besar Di Banten
Partai Demokrat katanya berharap Joko Widodo-Ma'ruf Amin bisa memimpin pemerintahan secara stabil. Imelda juga menegaskan bahwa penentuan menteri adalah kewenangan penuh pasangan Jokowi-Ma'ruf.
"Dalam 10 tahun itu tidak ada partai-partai koalisi meminta langsung secara terbuka kepada seorang presiden terpilih. Bagi kami hak prerogatif biar menjadi kewenangan penuh," kata Imelda.
Sebelumnya dalam pidato di Kongres, Megawati menyampaikan bahwa PDIP harus mendapat jatah kursi menteri yang paling banyak dari partai lain. Permintaan itu disampaikan Mega dengan kalimat yang tegas.
"Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," kata Megawati.
Permintaan Megawati langsung dijawab oleh Jokowi. Dia memastikan kalau dirinya sebagai penjamin kalau PDIP akan mendapat jatah kursi menteri yang paling banyak dari partai pendukung yang lain.
"Tadi Ibu Mega bilang (jatah menteri) jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, PDIP empat, kan sudah dua kali. Tapi nanti kalau yang lain tiga, PDIP dapat berapa, belum tentu juga. Tapi yang jelas PDIP dapat jatah menteri terbanyak," kata Jokowi di Bali.
Menurut politikus PDIP, Masinton Pasaribu, beberapa kursi menteri yang dianggap sesuai dengan konsep trisakti yang berdikari secara politik, ekonomi, kebudayaan dalam partainya, dapat diberikan oleh Presiden Jokowi.
"Kalau kami sih berharap, portofolian (kementerian) pertanian, pedesaan. Itu PDI Perjuangan, karena di situ banyak konstituennya," kata Masinton.
