RADAR NONSTOP - Nafsu PKS ingin merebut kursi Wakil Gubernur (Wagub) menjadi cibiran. Harusnya PKS yang selalu jualan etika bisa bersikap fair dan adil.
Karena untuk menentukan posisi Wagub sebaiknya partai koalisi yakni Gerindra dan PKS bisa sama-sama mengajukan nama ke DPRD. "Dewan itu representasi rakyat. Biarkan rakyat memilih calon terbaiknya," ungkap pengamat kebijakan publik, RBJ Bangkit kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakpus, (19/9).
Bangkit menyatakan, harusnya kursi Wagub itu hak dari Gerindra. Karena saat pilkada, Sandi adalah kader Gerindra. "Harusnya legowo lah PKS jangan ada kesan kemaruk jabatan dong," ucapnya.
BERITA TERKAIT :Dedi Mulyadi Sudah 71,5 Persen, Syaikhu Gak Laku Dan PKS Lagi Anjlok
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
Sikap ngebet dan ngotot PKS bisa mempengaruhi citra PKS. "Jangan cemen lah agar warga ibukota memiliki pilihan biarkan saja dua nama. Biarkan dewan voting," ungkapnya.
Ahli hukum jebolan UI ini merasa aneh dengan gaya politik elit PKS. "Semua elit PKS bicara Wagub. Mungkin di mata mereka hanya ada posisi Wagub dan bukan buat kepentingan warga Jakarta," tegasnya.
Diketahui Presiden PKS Sohibul Iman hingga Hidayat Nur Wahid meminta kepada M Taufik tidak diajukan sebagai Wagub pengganti Sandi. Tapi, kader Gerindra DKI Jakarta sudah bulat mendukung politisi yang paham persoalan macet, banjir dan ekonomi kerakyatan ibukota itu menjadi Wagub.
"Agar fair dan bisa mendapatkan yang terbaik buat rakyat biarkan Gerindra ajukan Taufik dan PKS ajukan satu nama. Setelah itu dewan yang pilih biar proses demokrasi yang berjalan," tambah Bangkit.
Gerindra memastikan tak ada perjanjian tertulis dengan PKS terkait Wagub DKI pengganti Sandiaga.
"Syaratnya sepanjang yang saya tahu itu tidak terkait dengan wagub, wagub tidak terkait dengan Pilpres. Sepanjang yang saya tahu, yang sampai kepada kami, tidak ada hitam di atas putih dikaitkan dengan itu," kata Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid, Selasa (18/9.