Anggota DPRD Bekasi

Safril: Saya Usulkan Anggaran KS-NIK Diaudit Investigasi

YUD

Selasa, 10 September 2019

Safril, anggota DPRD Kab. Bekasi dari PAN

RADAR NONSTOP - Safril, anggota DPRD Kota Bekasi dari PAN turut menyatakan dukungannya terkait audit anggaran Kartu Sehat Bekasi Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

"Bicara tepat si tepat dari sisi manusiawinya dan sosial, tapi penggunaan anggarannya tetap harus diaudit. Jadi saya mendukung dilakukannya audit anggaran Kartu Sehat Bekasi Berbasis NIK. Duitnya kemana saja, arahnya ke rumah sakit mana saja, penggunaannya seperti apa tetap perlu dipertanyakan," papar Safril, yang merupakan anggota dewan dua periode kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Selasa (10/9).

Safril menambahkan, memang BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Negara yang berhak melakukan audit, namun selain mengawasi dewan berhak meminta BPK untuk melakukan Audit anggaran KS-NIK.

"Kan teman-teman Dewan lainnya juga meminta untuk dilakukannya audit anggaran Kartu Sehat Bekasi. Memang kita setuju, saya juga termasuk anggota dewan yang dulu, cuma anggaran yang sudah kita berikan pada tahun 2017-2018 tepat sasaran atau tidak penggunaannya? Nah saya sebagai anggota dewan mengusulkan untuk diaudit," tegasnya.

Terpisah, narasumber RADAR NONSTOP di lapangan dari internal Pemerintah Kota Bekasi yang meminta agar namanya untuk tidak disebutkan mengatakan, orang yang mengenakan mobil Fortuner, Camry, juga dapat KS. Intinya yang menengah ke atas. Jadi tidak tepat sasaran.

"Apalagi pas Pilkada, hemm, bebas banget yg berobat pake KS, ampe bengkak anggarannya. Namun yang jadi pertanyaan, antara biaya yg dikeluarkan dengan biaya pengobatan sesuai/sebanding gak? Soalnya tidak ada kwitansi, berbeda sama BPJS. Dampaknya, tunjangan Tambahan Penghasil Pegawai (ASN di Pemkot Bekasi) terlambat mulu ampe gaji TKK (Tenaga Kerja Kontrak) pun sering terlambat," bebernya.