.png)
RADAR NONSTOP - Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, diminta jangan menjadi brutus. Menjauhkan rakyat dengan Partai Demokrat.
Begitu dikatakan pengamat politik, Amir Hamzah, menanggapi pernyataan Mujiyono, orang luar partai dilarang kritik dan komentar soal calon wakil ketua DPRD partai berlambang mercy itu.
“SBY harus mewaspadai kader brutus, maysarakat tidak boleh komentar dan kritik partai itu sangat aneh. Sepertinya ada upaya menjauhkan Demokrat dengan rakyat,” ujar Amir.
BERITA TERKAIT :Dongkrak PAD, Anggota DPRD Kota Bekasi: Kepala OPD Harus Memastikan Kinerja Perangkatnya
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu: Pakuwon Harus Beri Kompensasi Jalan
Amir juga mengatakan, kalau dewan sudah alergi dengan komentar dan kritik masyarakat, sebaiknya tidak usah jadi wakil rakyat.
“Memang betul soal memilih dan menunjuk wakil ketua DPRD itu urusan internal, tapi ketika jadi dewan harus siap menghadapi kritik masyarakat. Kalau tidak siap, sebaiknya tidak usah duduk di legislatif, apalagi jadi pimpinan dewan,” papar Amir Hamzah.
Amir juga mengatakan jawaban Mujiyono tersebut menunjukkan kepada publik akan adanya pembentuk segelintir elit di DPD Partai Demokrat DKI Jakarta yang anti kritik dan haus kekuasaan.
“Mau dibolak - balik kayak apa dan kemana saja, pendirian partai itu pasti dimaksudkan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Mestinya kritik itu dijadikan masukan mempertajam visi - misi, bukan melarang. Aneh juga kalau ada kader partai berpikir begitu, kira - kira paham AD/ART dan visi - misi partai nggak yah,” ucap Amir dengan nada bertanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono menegaskan, pihak luar tidak ikut campur dalam penentuan unsur pimpinan DPRD DKI Jakarta itu
"Terkait isu penentuan pimpinan DPRD, orang luar tidak usah ikut campur. Itu kan kewenangan internal Demokrat. Penentuan pak Haji Misan," kata Mujiyono, di Jakarta, Kamis (12/9/2019).
