Baco Minta Pokir Dihidupkan Lagi, Biar Dompet Tambah Tebal Atau...?

RADAR NONSTOP - Istilah ‘Pokir’ kembali mencuat di Kebon Sirih. Adalah Fraksi Partai Golkar (FPG) yang menyuarakan agar Pokir (jatah proyek yang dikemas dalam pokok pikiran) kembali dihidupkan.

“Saya pikir, untuk pokir sah-sah saja dan diatur dalam undang-undang. Mengingat pokir merupakan rancangan kegiatan yang didasarkan dari hasil reses anggota DPRD bertemu dengan konstituennya,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Basri Baco SE MH, kepada wartawan, akhir pekan lalu, di gedung DPRD DKI Jakarta.

Selama ini, lanjut Baco, jika hasil reses tidak dituangkan dalam pokir ‑saluran untuk merealisasikan usulan masyarakat pemilih‑ tidak ada saluran lain. “Mengingat sudah banyak usulan masyarakat terkait untuk perbaikan sarana jalan atau yang lain lewat Musrenbang selalu tidak terealisasi,” jelas Baco.

BERITA TERKAIT :
Golkar Sudah Disahkan Kemkum, Gugatan Ke Bahlil Tetap Jalan

---

Idrus Marham Bersinar Lagi, Diangkat Jadi Waketum Golkar Bareng Bamsoet

---

Kita semua tahu, imbuh Baco, Musrenbang dimulai dari tingkat kelurahan hingga gubernur, banyak usulan masyarakat yang tidak tersalurkan.  “Musrenbang justru lebih banyak membawa suara eksekutif yang diduga sudah memiliki teman pengusaha, ketimbang murni usulan masyarakat,” tegas Baco.

Justru dengan pokir, sambung Dimaz Adhitya (anggota FPG), kita ingin menjadi jembatan yang nyata bagi masyarakat. “Kita harapkan dengan pokir menjadi solusi yang tepat bagi usulan masyarakat yang tidak tersalurkan lewat Musrenbang. Kita cukup berdosa jika kita tidak mampu menggolkan aspirasi warga tersebut,” tandas Dimaz yang bakal diposisikan di Komisi C ini.

Sementara untuk usulan anggota mendapat Tenaga Ahli dan telah masuk dalam rancangan tatib, ketiga anggota FPG ini, menyetujunya. Terlepas apapun kita tetap butuh dibantu tenaga ahli. Mengingat tugas dan tupoksi kita cukup membutuhkan yang pada dan berat.

Diketahui, pokir mencuat bersamaan dengan terjadinya polemik pembahasan rancangan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2015. Salah satu penyebabnya, keputusan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang tak lagi mengakomodasi pokir DPRD dalam draf RAPBD.

Hal ini yang kemudian membuat marah anggota DPRD DKI. Mereka menilai Ahok (sapaan Basuki) telah melanggar peraturan. Saat itu, Ahok menganggap besaran jumlah pokir yang diusulkan oleh DPRD mencapai Rp 8,8 triliun. Ia menganggap besaran jumlah itu tidak masuk akal.

"Judul anggarannya saja 'visi misi', sampai Rp 8,8 triliun. Di dalamnya total anggaran sosialisasi SK gubernur saja sampai Rp 46 miliar setahun. Gila enggak? Apa yang mau disosialisasi SK gubernur? Makanya saya marah. Mereka (DPRD) enggak ada yang mau ngaku. Jadi, kalau mau berantem, ya berantem saja," kata Ahok saat itu.