RN - Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mewarning anak buahnya yang saat ini duduk di legislator. Dari DPR hingga DPRD tingkat I dan II sebaiknya berkaca.
Salah satu yang menjadi masalah adalah kebijakan fraksi pro dengan rakyat misalnya soal tunjangan yang ada di dewan. Selain itu, Bahlil yang juga Menteri ESDM mendesak agar kadernya di dewan tidak bergaya hidup mewah.
Diketahui, tunjangan fantastis di DPRD DKI Jakarta hingga kini belum distop. Para dewan beralasan masih melakukan pengkajian dan pembahasan.
Beberapa tunjangan DPRD DKI yang menjadi sorotan adalah soal tunjangan rumah Rp 70 juta sampai dengan Rp 78 juta. Lalu, soal tunjangan transportasi Rp 21 juta.
DPRD DKI per bulan bisa mengantongi penghasilan bersih sekitar Rp130 juta hingga Rp139 juta dan lebih besar dari DPR yang hanya mendapatkan Rp 65 juta per bulan.
Sementara Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengungkap arahan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dalam pengarahan itu, Bahlil menekankan pentingnya sensitivitas politik dan sosial seluruh anggota DPR dan DPRD.
"Gelombang protes dan demonstrasi masyarakat di sejumlah daerah dalam lebih dari sebulan terakhir harus menjadi alarm bagi kita semua. Rakyat sedang menyampaikan kegelisahannya. Anggota DPR sebagai wakil rakyat wajib peka, hadir, dan mencari solusi nyata," kata Sarmuji dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).
Sarmuji mengatakan dalam rapat itu, Bahlil juga menyinggung tragedi yang menewaskan driver ojol Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Sarmuji mengatakan kasus itu merupakan isyarat adanya keresahan sosial.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan sebelumnya mengklaim revisi aturan tunjangan rumah untuk anggota DPRD telah disepakati. Judistira menyebut seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta sudah berdiskusi untuk merevisinya.
"Ya sudah ada kesepakatan (direvisi) fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta," kata Judistira Hermawan saat dihubungi, Minggu (7/9/2025).
Judistira menuturkan kesepakatan itu hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Pengumuman nantinya bakal dilakukan oleh pimpinan.
Di DPRD DKI Jakarta, Golkar memiliki 10 kursi dan mendapatkan posisi wakil ketua dewan. Golkar menjadi partai terbesar kelima setelah PKS, PDIP, Gerindra dan NasDem.
Simbol Kemewahan
Sarmuji juga menekankan kalau gelombang protes akhir-akhir ini harus menjadi cermin sekaligus pengingat. Golkar tidak boleh terjebak dalam simbol kemewahan dan birokrasi, tetapi harus menjadi jembatan aspirasi rakyat. Itulah yang akan menjaga kepercayaan masyarakat kepada Golkar," paparnya.
Sarmuji mengatakan ada empat pokok arahan Bahlil kepada anggota DPR. Bahlil, kata Sarmuji, meminta anggota DPR Fraksi Golkar wajib mendengarkan suara rakyat.
Selain itu, anggota DPR Fraksi Golkar juga diminta memastikan alokasi anggaran negara berpihak pada kepentingan rakyat. Kemudian, legislator Golkar juga diminta menjauhi gaya hidup mewah.
"Kita tahu, banyak di antara kader Golkar adalah pengusaha sukses, orang yang mapan secara ekonomi. Namun, di ruang publik, jangan pernah flexing. Di tengah keresahan rakyat, sikap itu akan melukai, bahkan bisa memperlebar jarak dengan konstituen," jelasnya.
"Politik bukan hanya rapat dan sidang di gedung parlemen. Politik adalah hadir di lapangan, di tengah rakyat, menyapa, mendengar, dan memberi solusi," sambung Sarmuji menyampaikan arahan Bahlil.
Gaduh Tunjangan Sedot Darah Rakyat, Ketua DPRD DKI Muncul Dong?
Populer Berita
