RN - Warning soal APBD DKI Jakarta anjlok membuat resah seluruh ASN di Jakarta. Sebab ada indikasi pemotongan program hingga duit tunjangan daerah atau TKD.
Tapi tidak untuk DPRD DKI Jakarta. Para politisi Kebon Sirih tersebut masih santai, enjoy dan nyaman.
Janji DPRD DKI Jakarta yang bakal memotong tunjangan fantastis masih sekedar wacana dan omon-omon. Jika peka inilah saatnya memotong tunjangan.
BERITA TERKAIT :APBD DKI Anjlok, Rano Sebut Pangkas Program Tapi Pramono Haikul Yakin Aman
"Susah juga itu dewan, kalau kita kutip istilah Rocky Gerung yakni Si Dungu," ungkap pengamat politik Tamil Selvan kepada wartawan, Minggu (5/10).
Tamil meminta kepada dewan untuk peka dan peduli. Apalagi DPRD DKI mendapatkan gaji dalam per bulan bisa mencapai Rp 130-150 juta yang di dalamnya ada tunjangan rumah Rp 70-60 juta.
Belum lagi sosper Rp 161 miliar, Bimter Rp 24 miliar dan aspirasi masyarakan Rp 142 miliar. "Ada lago Reses Rp 138 miliar dan Pembentukan Perda Rp 162 miliar," ungkapnya.
Diketahui, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 berpotensi merosot. Sebab penerimaan transfer dari pusat seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) yang mencapai Rp 26 triliun terancam dipotong.
Kabarnya pemerintah pusat, akan memotong DBH dari Rp 26 triliun menjadi Rp 11 triliun. Artinya akan ada pengurangan sekitar Rp 15 triliun.
Diketahui, DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.
Dengan potongan DBH maka postur anggaran APBD DKI Jakarta 2025 hanya sekitar Rp 78 triliun atau Rp 79 triliun. "Rakyat harus berani tagih janji DPRD yang sudah koar-koar mau potong tunjangan rumah dan lainnya," tegas pengamat politik Adib Miftahul, Sabtu (4/10).
Janji tunjangan akan dipotong secara kompak dikatakan oleh ketua dewan dan para wakil ketua dewan. "Ini cuma janji doang, sampai sekarang nihil," bebernya.
Diketahui, DPRD DKI dalam satu bulan bisa mendapatkan dana Rp 130 juta sampai dengan rp 150 juta. Dana ittu belum terhitung duit reses, rapat-rapat dan sosialisasi perda (Perda).
Bahkan DPRD DKI mendapatkan tunjangan rumah dinas Rp 70 juta dan ini lebih besar dari DPR yang sudah memangkas semua tunjangan dan hanya berpenghasilan rp 65 juta per bulan. "DPRD DKI gak tau malu. Masa dapat duit lebih besar dari DPR, padahal dewan Kebon Sirih itu doyan bolos juga," sindir Adib.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin sebelumnya mengatakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke DKI Jakarta dalam rancangan APBD tahun anggaran 2026. Nilai APBD DKI 2026 pun berpotensi merosot.
Padahal, sebelumnya DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2026. Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer dari pusat seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp 26 triliun.
"DBH kita akan berubah sekitar Rp 15 triliun, yang tersisa Rp 11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," kata Khoirudin di DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Diketahui, DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.
Dengan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke DKI Jakarta menjadi hanya Rp 11 triliun, nilai APBD DKI tahun depan berpotensi merosot.
"Karena kita sudah MoU dengan angka Rp 95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp 78 triliun atau Rp 79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya," ujarnya.
Wajar kalau Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kaget. Sebab pemotongan DBH bisa merusak program-program prioritas.
Tapi Pram sapaan akrabnya berjanji program utama yang menyentuh kepentingan masyarakat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah, dijamin tidak akan terpengaruh.
“Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu,” kata Pramono saat menghadiri kegiatan di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).
Dia mengakui Pemprov DKI telah menerima informasi terkait pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari Badan Anggaran DPR RI. Meski begitu, ia menegaskan Jakarta harus siap menghadapi skenario apa pun.
“Ya intinya Jakarta dalam kondisi apa pun, DBH dipotong tentunya kita harus siap. Memang saya sudah mendapatkan informasi dari Badan Anggaran DPR RI, program untuk pemotongan DBH dalam rangka efisiensi,” jelasnya, dikutip dari laman resmi Pemprov DKI.
