.png)
RADAR NONSTOP - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta setuju sikap kritis William Aditya Sarana. Sudah menjadi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) anggota legislatif untuk mengkritisi dan mengawasi APBD.
“Setelah kesepakatan kesimpulannya kayak apa, itu untuk bahan laporan kepada pimpinan. Pimpinan yang memutuskan, ketua DPRD," kata Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi saat dihubungi awak media, Jumat (15/11/2019) malam terkait hasil pemeriksaan politisi muda PSI itu.
Nawawi mengungkapkan, dari pemeriksaan yang telah dilakukan, William memaparkan alasan dirinya mengunggah anggaran janggal ke media sosial.
BERITA TERKAIT :Mewahnya Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD DKI Jakarta, Harganya Miliaran
Sekjen DPR (Indra) Bolak-Balik Diperiksa KPK, Dugaan Cawe-Cawe Vandor Di Parlemen?
Meski demikian, dari sembilan orang anggota Badan Kehormatan, mayoritas setuju bahwa sikap William adalah sikap kritis.
"Kalau ada program yang diajukan oleh gubernur, tapi tidak pro rakyat, ya kita kritisilah. Atau mungkn program dan anggaran diajukan, tapi tampaknya pemborosan amat, tidak efisien, kita kritisi, betul," tuturnya.
Namun, menurut Nawawi, William juga harus berkoordinasi dengan pihak eksekutif jika menyangkut anggaran dan tidak serta-merta mengunggah di media sosial.
"Jadi kalau ada persoalan yang sedang kita hadapi ternyata itu belum final, masih bahan mentah rancangan kan bisa dikonsultasikan, koordinasi, kita ajak ngomong, kita panggil kadisnya. Jadi tidak perlu juga kita harus jumpa pers atau mengunggah ke medsos duluan," ungkapnya.
Setelah pemeriksaan itu pun Badan Kehormatan akan merangkum dan merekomendasikan kesimpulan dari masalah William ini ke pimpinan DPRD DKI.
