Menangkan Dahulu Prabowo Jadi Presiden, Baru Pilih Wagub DKI

RADAR NONSTOP - Pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta lebih baik ditunda hingga Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019 dan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif atau Pileg. Menangkan dahulu Prabowo Soebianto-Sandiaga Salahuddin Uno jadi Presiden dan Wakil Presiden, baru pilih wagub DKI.

Demikian diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni. "Pertimbangannya adalah memperhatikan situasi politik saat ini. Eskalasi politik khususnya di DKI makin meninggi. Makanya lebih baik pemilihan wagub DKI ditunda usai Pileg dan Pilpres 2019. Saya yakin 08 (Prabowo Soebianto--red) tahu dan beliau pasti memahami hal ini," tegas Ghoni pada Radar Nonstop, di kediamannya yang juga dijadikan markas pemenangan Prabowo-Sandi di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan (26/9/2018).

Dijelaskan oleh loyalis Prabowo itu, bila pemilihan wagub DKI dipaksakan dilaksanakan saat ini atau dalam waktu dekat, maka dikhawatirkan akan terjadi efek yang kurang baik untuk kondisi politik di ibukota. "Apalagi, saat ini, situasi tengah panas seiring masuknya masa kampanye, kan. Caleg dan parpol  saat ini tengah berlomba mencari perhatian dan bukan tidak mungkin ini juga bisa jadi bahan kampanye," paparnya.

Pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPD Gerindra DKI ini pun meminta baik pada Gerindra sendiri maupun PKS untuk fokus terlebih dahulu ke Pilpres untuk memenangkan Prabowo-Sando dan juga Pileg 2019. "Ini pentinga. Karena, kalau terus dipaksakan, bisa membuat suasana tidak kondusif mengingkat situasi politik di ibukota saat ini makin panas. Menangkan dulu Prabowo-Sandi. Juga, menangkankan dulu Gerindra-PKS di Pileg. Kelar (usai) Pemilu, baru bicara siapa pengganti Sandi di DKI. Pilih wagub," tandasnya.

Alasan lain selain pertimbangan politik, cetus pemilik suara terbanyak di Gerindra pada Pileg 2014 ini adalah kondisi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI masih enjoy alias tidak ada persoalan signifikan menjalankan roda pemerintahan meski tanpa didampingi wagub. "Sejauh ini, kan, beliau enggak ada masalah. Program-program masih bisa dijalankan bersama Sekda dan jajaran Pemprov DKI lainnya. Tidak ada yang mendesak atau krusial. Masih dalam koridor semua," Ghoni mengatakan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi (DPD Forkabi) Jakarta Selatan itu menambahkan, yang perlu dilakukan saat ini adalah memaksimalkan peran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) seiring belum adanya wakil gubernur DKI pengganti Sandiaga. "TGPPU harus dioptimalkan perannya selama kursi wagub masih belum terisi," imbuhnya

Gubernur DKI Anies Baswedan sendiri mengaku tidak ada persoalan dalam menjalankan pekerjaannya selama posisi wakil gubernur masih kosong. Mantan rektor Universitas Paramadina itu berkata, posisi wagub sifatnya hanya menggantikan tugas gubernur dan tidak mempunyai tugas khusus.

"Wagub itu sifatnya substitutif bukan komplementer. Itu sifat di Indonesia. Anda cek di undang-undang, tidak ada pembagian tugas," ucap Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Jumat lalu (21/9/2018).

Disebutkannya, semua keputusan berada sepenuhnya pada gubernur. Oleh karena itu, dia yakin tidak ada programnya yang terganggu meski posisi wagub kosong.

"Pekerjaan secara umum sih tidak masalah karena dulu pun semua keputusan di gubernur. Jadi secara proses nggak ada masalah," terang Anies.

Lalu, mantan Mendikbud itu mengaku menyerahkan nama Wagub DKI kepada partai pengusung PKS dan Gerindra. "Biarkan parpol berproses karena merekalah yang menentukan nama, bukan saya," Anies berucap.