RADAR NONSTOP - Ormas - ormas Islam di Jakarta menilai perhelatan musik Djakarta Warehouse Project (DWP) sebagai ajang maksiat.
Namun, bagi politisi dari partai yang mengaku berbasis Islam ini, penyelenggaraan DWP tidak ada persoalan karena sudah diberi izin oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani yang mengatakan hal tersebut.
BERITA TERKAIT :Ban Kapten Mbappe di Timnas Bakal Dicopot
Tim Samurai Biru Bakal Beri Skuad Garuda Permainan Sengit
Menurutnya, jika acara itu sudah mendapatkan izin dari Gubernur Anies Baswedan, hal itu tidak ada permasalahan lagi.
"Kalau dari Pak Gubernur (Anies) memberikan izin, saya rasa tidak apa ya (acara DWP) karena itu kan acara tahunan," jelas Zita di Jakarta, Kamis (12/12/2019).
DWP kerap mendapat penolakan dari berbagai gerakan atau ormas Islam. Mereka menuding acara musik itu sebagai kegiatan yang maksiat karena para pengunjung difasilitasi minuman keras dan dituding ada peredaran narkoba dan lainnya.
Zita pun mengatakan DWP bisa menghasilkan keuntungan atau profit dari penjualan tiket atau pajak lainnya.
DWP 2019 akandiselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara itu akan berlangsung selama tiga hari, dari 13-15 Desember.
"Iya lumayan (keuntungan DWP) untuk Jakarta. Jadi saya rasa kalau Pak Anies melihat itu sesuatu yang fine, ya saya rasa tidak ada masalah," tandasnya.
Siang ini, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) akan berunjuk rasa menolak perhelatan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di Jakarta. Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya akan melakukan aksi penolakan acara musik itu di depan Gedung Balai Kota, Jakarta.