Dukung Pencabutan KS-NIK, PDIP Kota Bekasi Tak Pro Wong Cilik

RADAR NONSTOP - Klaim PDIP sebagai partai wong cilik perlu dipertanyakan. Khususnya PDIP Kota Bekasi.

Soalnya, diduga kuat dalam kisruh KS-NIK yang berujung pemberhentian kartu berobat bagi rakyat miskin alias wong cilik Kota Bekasi itu dimotori oleh kader - kader partai berlambang banteng gemuk moncong putih tersebut, khususnya yang duduk di DPRD Kota Bekasi.

Salah satunya adalah, kader PDIP yang setuju kartu berobat wong cilik Kota Bekasi tersebut dicabut adalah Dokter Janet Aprilia Stanzah, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Fraksi PDI Perjuangan.

Padahal, mestinya sebagai politisi yang juga dokter, Janet Aprilia Stanzah, peka terhadap kesusahan wong cilik Kota Bekasi ketika hendak berobat.

Sayangnya, malah sebaliknya, dengan tanpa perasaan iba sedikit pun atas penderitaan wong cilik Kota Bekasi, Janet bersama kader - kader PDIP Kota Bekasi yang menduduki dan menikmati fasilitas empuk kursi wakil rakyat itu malah berjuang habis - habisan agar KS-NIK dihentikan.

Tak tanggung - tanggung, kader - kader Megawati Soekarnoputri itu bahkan menuding KS-NIK menjadi ladang korupsi besar - besaran Pemkot Bekasi tanpa ada bukti atau hasil audit dari BPK.

Janet dan kawan - kawannya juga ‘menjual’ alias mengatasnamakan Inpres (Instruksi Presiden) Jokowi dan KPK untuk mencapai tujuan mereka menghapuskan KS-NIK (kartu berobat khusus wong cilik Kota Bekasi).

"Selain menjalankan instruksi Presiden Jokowi agar tidak kebanyakan Perda, instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait himbauan untuk mengintegrasikan KS-NIK ke JKN) dalam arti ke BPJS, kita berharap agar Perda dan Perwal terkait KS-NIK dapat dicabut," tegas Janet Aprilia Stanzah kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group) dengan tegas, Selasa (3/11/2019) lalu.