Jalur Puncak II Masih Lama Tapi Makelar Tanah Sudah Gerilya 

RADAR NONSTOP - Rencana jalur Puncak II masih lama. Kementerian Perhubungan (Kemnhub) harus berkoordinasi dengan Bappenas, Kementerian PUPR dan ATR/BPN.

Pembangunan jalur alternatif Puncak II atau Poros Tengah Timur di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu diyakini bisa memecah kemacetan yang selalu terjadi di jalur Puncak. 

"Dah banyak mas makelar tanahnya," tegas warga Jonggol yang namanya enggan disebutkan, Selasa (31/12).

BERITA TERKAIT :
Diapit Dua Gunung, 24 Kecamatan Di Kabupaten Bogor Rawan Longsor Dan Banjir 

---

Bogor Sudah Dilanda Bencana, Puluhan Rumah Rusak Dan Longsor Di Mana-Mana

---

Pembangunan Jalur Puncak II terbentang dari Sentul yang terletak di Kabupaten Bogor hingga Cipanas, Kabupaten Cianjur. Proses pembangunan terbagi dalam tiga tahapan.

Pertama, dibangun sepanjang 28 kilometer (km) dan lebar 30 meter mulai dari Babakan Madang-Sukamakmur-Jonggol. Tahap kedua, Sukamakmur-Cariu (Jalan Transyogi) dengan pan­jang 15 km dan terakhir dan jalur Sukamakmur hingga Cipanas sepanjang 10 km.

Namun, pembangunan terhenti pada tahun 2015. Sebab, pemerintah pusat tidak mengucurkan dana lantaran pembebasan lahan dan juga kontruksi tanah yang labil.

Para makelar tanah itu kabarnya menawarkan agar warga mau menjual tanah dengan harga murah. "Wah harganya murah, jadi saya gak jual lah," ungkapnya.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan jalur alternatif tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh Kemeterian Perhubungan, tetapi menggandeng pihak lainnya seperti KemenPUPR, Beppenas dan ATR/BPN.

Pembahasan antarkementrian ini, lanjut Budi, lebih memberatkan bagaimana mempertahankan daerah Puncak agar tidak berkembang secara berlebihan, tapi aksestabilitas dan transportasi berjalan baik.

Nantinya, akan didiskusikan bersama apakah melanjutkan pekerjaan yang sudah ada atau sekadar melakukan pelebaran jalan di Jalur Puncak.

"Itu yang saya katakan tadi saya akan melaporkan kepada Bappenas dan menteri PU, kita akan bahas. Jadi saya enggak berwenang untuk menetapkan satu fungsi dalam perencanaan tertentu," ujarnya.

Bupati Bogor Ade Yasin berharap, pemerintah pusat kembali membangun jalur alternatif yang sempat mangkrak tersebut, sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di Jalur Puncak.

"Harus (dibangun). Juga di sana itu banyak ketimpangan ekonomi, aksesibiltas kurang baik sehingga wisata juga susah. Kan di sana juga banyak potensi wisata dan pertanian," ucapnya.