DPRD Desak Walikota Jakut Pantau Langsung Pemilihan Ketua RW 016

RADAR NONSTOP - Polemik yang terjadi antara warga dengan panitia pemilihan ketua RW 016 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara mendapat perhatian serius Wakil ketua DPRI DKI Jakarta M Taufik.

Apalagi, pihak panitia dalam hal ini Sekkel Pademangan Barat RM Ruspandi menetapkan 3 perwakilan warga yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan yang akan digelar 9 Oktober mendatang.

Padahal mayoritas warga menginginkan agar ketua RW 016 dipilih secara langsung oleh warganya sendiri. 

"Biarkan warga berkreasi dalam menyalurkan hak demokrasinya. Kalau warga ingin secara langsung memilih pemimpinnya, harusnya panitia pemilihan memfasilitasi keinginan warga tersebut. Bukan malah mengekang 'hak demokrasi' warga," ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Rabu (3/10).

Taufik yang merupakan tokoh di Jakarta Utara ini menilai wajar keinginan warga tersebut.

"Pemilihan ketua RW ini kan pesta demokrasi bagi RW 016, jadi sudah seharusnya warga yang menentukan. Jangan sampai ada kesan panitia pemilihan punya 'agenda tersembunyi' dari pemilihan ini," bebernya.

Untuk itu, politisi yang juga Ketua DPD Gerindra DKI ini mendesak agar Walikota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau memantau langsung proses pemilihan ketua RW 016 tersebut.

"Biar fair, jangan sampai panitia pemilihan dalam hal ini Sekkel kelurahan Pademangan Barat 'punya jagoan titipan' untuk dimenangkan jadi ketua RW," tegasnya.

Sebelumnya, dalam rapat persiapan pemilihan ketua RW 016, Kelurahan Pademangan Barat, kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang digelar Rabu (3/10) diwarnai kekecewaan warga. 

Hal ini lantaran pihak panitia dalam hal ini Sekkel Pademangan Barat RM Ruspandi menetapkan 3 perwakilan warga yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan yang akan digelar 9 Oktober mendatang.

Sukiman, ketua RT 002 RW 016 mengungkapkan berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan RW  016 di kantor kelurahan Pademangan Barat yang di pimpin oleh Lurah Dini Paramita Sapaty, di sepakati point penting yaitu pemilihan RW di lakukan dengan cara one vote one delegation dimana setiap RT di wakili 3 orang. 

"Ini jelas sangat bertentangan dengan aspirasi warga yang menginginkan pemilihan secara langsung oleh seluruh warga. 

Ini pemaksaan kehendak dan mengabaikan kemauan sebagian besar warga," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/10). Sukiman menyesalkan keputusan tersebut.  

"Ada 2 ketua RT yang tidak bisa hadir dan minta rapat di tunda tapi tidak digubris. Oleh karena itu kami meminta pak Walikota Jakarta Utara agar menengahi masalah ini dan mencari jalan keluar yang terbaik," tegasnya.