.png)
RADAR NONSTOP - Sungguh aneh dan mengeherankan Ketua DPRD DKI ini. Di saat Monas sudah amburadul dan jadi perbincangan publik, Prasetyo Edi Marsudi baru lakukan sidak dan terheran - heran dengan pandangan matanya.
Om Prass, panggilan akrab politisi PDIP yang baru saja dipecat dari posisinya sebagai bendahara DPD PDIP DKI Jakarta serta merta langsung menebar ancaman.
Prasetyo mengklaim berhak menghentikan proyek revitaliasi Monas dan juga memboikot anggaran kerja pemprov DKI 2021 terkait revitalisasi Monas.
BERITA TERKAIT :Usai Dilantik Secara PAW, Sayadih Fokus Menjalankan Peran & Fungsi Anggota DPRD Kota Bekasi
Dongkrak PAD, Anggota DPRD Kota Bekasi: Kepala OPD Harus Memastikan Kinerja Perangkatnya
"Saya berhak menyetop, menyetop di dalam perancangan anggaran besok ke depan. Saya enggak mau bahas kalau dia tidak menghargai saya. Pemerintah daerah itu ada dua loh, eksekutif dan legislatif. Harus diajak ngomong bareng, duduk bareng," tegas Pras sapaan akrab Prasetyo saat berada di kawasan selatan Monas, Jakarta, Senin (27/1/2020).
Pras datang bersama rombongan anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga dan Pantas Nainggolan. Ia menuturkan bagaimana bisa ada penambahan pohon-pohon, Kalau lahan tersebut sudah di cor beton.
"Monas daerah ring satu, daerah penyerapan dan di tata ruang RTRA-nya ini ruang hijau ko dibuat seperti ini. Kalau adanya seperti ini pasti enggak akan saya kasih. Di sini saya ada indikasi kecurigaan di sini ada main-main," kata Pras.
"Saya melihat kalau ini jadi serapan ko ini dibeton. Padahal ini kan daerah serapan yang tidak boleh dibuat apa-apa. Harus dikembalikan semula," tambahnya.
Pras bertemu dengan Kepala Seksi pelayanan UPK monas Iffal Guci. Ia meminta penjelasan mengapa kawasan Selatan Monas seperti gundul tersebut, dimana 191 pohon ditebang
"Nah saya melihat, seharusnya perencanaan dulu baru ikut lelangnya. Ini kan enggak. Lelang dulu baru perencanaan. Di sini lah saya sedikit agak bertanya. Ini adalah suatu pelanggaran fungsi awal yang mungkin nanti saya akan panggil para pihak untuk bisa menjelaskan ini, kalau tidak saya berhentikan," ancam Pras.
Terpisah, statemen keras Ketua DPRD DKI Jakarta itu justru menjadi bahan tertawaan dikalangan jurnalis yang meliput di Balai Kota.
Sebab, mestinya Prasetyo sudah terlebih dahulu mengetahui perencanaan revitalisasi Monas, apalagi, konon katanya design revitalisasi tersebut melalui mekanisme sayembara.
Dilansir dari Tempo, pendaftaran sayembara desain interior Tugu Monumen Nasional (Monas) dan desain penataan rencana tapak kawasan Medan Merdeka memasuki hari terakhir. Pendaftaran sayembara itu sebelumnya telah dibuka sejak 11 Desember 2018 hingga 16 Desember 2018.
"11 - 16 Desember 2018 pendaftaran dan pemasukan berkas administrasi sayembara," bunyi poster pengumuman sayembara yang Tempo dapatkan pada Ahad, 16 Desember 2018.
Dalam poster itu, tertera hadiah yang akan diterima oleh pemenang sayembara. Untuk pemenang sayembara desain interior Tugu Nasional, juara satu akan mendapatkan Rp120 juta, juara dua Rp40 juta, dan juara tiga Rp 20juta.
Sedangkan untuk pemenang desain penataan rencana tapak kawasan Medan Merdeka, juara satu akan mendapat hadiah Rp150 juta, juara dua Rp75 juta, dan juara tiga Rp40 juta. Seluruh pemenang akan mendapatkan hadiah sertifikat dan piagam.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan Pemerintah DKI akan merevitalisasi kawasan Monumen Nasional atau Monas pada tahun 2019. Salah satu alasan Anies ingin merevitalisasi Monas, karena ia menilai pemanfaatan Monas untuk kegiatan masih kurang optimal.
"Sekarang pemanfaatannya terbatas pada hari Sabtu dan Minggu, dan kegiatannya terbatas. Monas jadi seperti lapangan besar tapi aktivitas di situ sangat minim," ujar Anies di Senayan pada Selasa, 4 Desember 2018.
Salah satu hal yang menjadi fokus dan perlu segera direvitalisasi adalah kawasan museum di bawah monas. Di tempat itu tersimpan diorama yang menunjukkan peristiwa bersejarah, seperti pemberontakan G 30S PKI.
Menurut Anies, penyajian peristiwa sejarah menggunakan patung diorama sudah tak sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Penyajian diorama di museum itu, menurut Anies dirancang untuk untuk zaman 1970-an.
"Sekarang sudah bisa 3D. Dengan kacamata, orang bisa merasakan pengalaman audio visual lengkap," ujar Anies.
“Jadi aneh kan, masa sekelas ketua DPRD nggak tahu itu sayembara dan terkaget - kaget saat sidak, lagi pula waktu pembahasan anggaran untuk revitalisasi itu pasti melalui DPRD. Jadi selama ini kemana saja,” celutuk Ketua Presidium FDJJ (Forum Diskusi Jurnalis Jakarta), Ahmad, Senin (27/1/2020).
