Soal Revitalisasi Monas, Mensesneg Kan Bisa Jalan Kaki Lalu Mampir Ke Gubernur DKI? 

RADAR NONSTOP - DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperbaiki koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Konflik revitalisasi Monas diduga karena koordinasi tidak berjalan baik. 

Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi mengatakan, idealnya dari awal ada koordinasi yang lebih baik sehingga tidak muncul polemik di kemudian hari. Apalagi kantor Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dengan Gedung Gubernur DKI Jakarta dekat. 

Arwani menyayangkan yang mencuat ke publik terkait revitalisasi Monas malah persoalan. Padahal, sebut dia, apabila dilihat dari jarak antara kantor Kemensetneg dengan Pemprov DKI berdekatan, sehingga koordinasi bisa dilakukan dengan cepat.

"Ini Jakarta sama pemerintah pusat sama pemerintah daerah ini hanya dipisahkan oleh Monas saja. Mestinya kan tinggal jalan kali. Kaya Pak Mahfud (Menko Polhukam) sekarang kalau jalan kaki ke Menhan, ke mana, itu kan baik. Sesekali mungkin jalan kaki muter Monas terus mampir ke kantor Gubernur DKI, koordinasi, kan enak juga," tutur Arwani.

Diberitakan sebelumnya, Mensesneg Pratikno, meminta agar Pemprov DKI menghentikan proyek revitalisasi Monas untuk sementara waktu. Menurut Pratikno, Pemprov DKI belum mengantongi izin revitalisasi dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Karena itu (izin) jelas belum ada, ada prosedur yang belum dilalui ya kita minta untuk disetop dulu," ujar Pratikno di Kementerian Sekretarian Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (27/1).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno secara lisan telah meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan revitalisasi Monas sementara waktu, sampai dikeluarkannya izin. Namun hari ini pekerjaan revitalisasi masih berjalan.