.png)
RADAR NONSTOP -Organisasi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) secara tegas tidak ingin disamakan dengan keberadaan kerajaan yang dipimpin raja abal-abal yang akhir-akhir ini muncul dipublik.
Keberadaan kerajaan yang dipimpin raja abal-abal yang dimaksud adalah dengan kehadiran kerajaan fiktif seperti Kerajaan Agung Sejagat, Sunda Empire, dan yang terakhir King of the King di Kota Tangerang.
Akibat munculnya kerajaan fiktif itu, MAKN dengan tegas menyampaikan bahwa 56 keberadaan kerajaan yang tergabung didalam organisasinya tersebut keberadaannya hingga saat ini masih ada.
BERITA TERKAIT :Bangun Koalisi Besar Bersama PDIP, Wali Kota Tangsel Siap Nyeruduk
Jadi Program Strategis, Kawasan Kumuh di Tangsel Bakal Ditata
Ketua harian musyawarah agung, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Eddy Wirabhumi menjelaskan perbedaan keberadaan kerajaan asli dan kerajaan fiktif.
Menurut KPH Eddy Wirabhumi, kerajaan yang asli dipastikan tidak memberikan pemikiran yang aneh-aneh. Kata Eddy Wirabhumi, kerajaan asli pemikirannya sejalan dengan pemerintah.
"Kalau ngomongnya tentang dana diluar negeri, itu pasti palsu alias abal-abal. Sebenarnya kerajaan yang mendapat perlindungan dari konstitusi kita itu adalah kerajaan yang sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri, karena itu sudah dijamin dengan pasal 18 UUD 1945," jelas KPH Eddy Wirabhumi kepada awak media, di Swiss Bellhotel, Intermax, Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (29/1/2020) malam.
KPH Eddy Wirabhumi, mencontohkan pihaknya tidak ingin Sultan Sekala Brak Kepaksian Pernong Lampung, Sultan Edward Syah Pernong, disamakan dengan raja yang ada di kerajaan fiktif.
Pasalnya, Sultan Edward Syah Pernong, dalam institusi negara memiliki jabatan di institusi kepolisian dengan pangkat Brigjen. Pol. Edward Syah Pernong.
Dengan begitu, secara jelas pihaknya keberatan jika Sultan Edward Syah Pernong, disamakan dengan raja abal-abal salah satunya raja dari kerajaan Sunda Empire.
