.png)
RADAR NONSTOP - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya diminta berperan dalam mengendalikan harga-harga pangan di DKI Jakarta. Jangan cuma sibuk urus masker.
Lantaran beberapa komoditas tengah terkerek seiring masuknya coronavirus (Covid-19) di Indonesia dan Ramadan segera tiba.
"Salah satu tugas Pasar Jaya, membantu ketersediaan pasokan, stabilitas, dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok. Saat ini, harga beberapa komoditas naik. Pasar Jaya harus berperan. Jangan masker saja yang diurus," tutur pengamat kebijakan publik, Denny Iskandar, kepada radarnonstop.co di Jakarta, Rabu (11/3/2020).
BERITA TERKAIT :Walikota Jaksel Ajak Warga Manfaatkan Lahan Kosong Jadi Ladang Duit Usai Panen Bawang
Di Bawah Komando Walkot Jakbar Kang Uus, Permasalahan Lapangan Bola Kiamat Langsung Beres
Fungsi tersebut tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018.
"Itu (masker), hanya salah satu produk yang turut terkerek naik karena kasus coronavirus di Tanah Air. Padahal, stabilitas harga dan stok pangan tergolong urgen untuk dikendalikan. Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi," imbuhnya mengingatkan.
Beberapa kebijakan yang bisa diambil badan usaha milik daerah (BUMD) Jakarta tersebut, menurut dia, seperti menurunkan biaya bongkar muat, antrean masuk, dan parkir kendaraan logistik. Kemudian, memiliki pangkalan data (database) kebutuhan yang paling dicari.
Dengan adanya data, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan perusahaan pelat merah berkepentingan bisa mengintervensi pasar sesuai kapasitas masing-masing. Macam pemenuhan barang-barang primer. Dus, takada lagi penumpukan dan ruang bagi spekulan untuk bermain.
"Di titik itulah peran Pasar Jaya yang utama. Big data. Berapa banyak penjual dan menjual apa menjelang Ramadan. Sehingga, supplier pelat merah bisa berkontribusi nyata dalam menurunkan harga dalam fungsi supply-demand," paparnya.
Melalui data, bagi Denny, sinergi Pasar Jaya dengan eksekutif dan badan usaha milik daerah (BUMD) Jakarta terkait lebih optimal. BUMD yang bisa dilibatkan, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya.
Kebijakan lain yang bisa diambil, memberikan insentif lapak terhadap barang dagangan primer. Juga berusaha menyamakan harga barang pokok di 150-an pasar yang dikelolanya serta menjaga kebersihan dan keamanan pasar selama 10 hari sebelum-sesudah Ramadan.
Dirinya mengingatkan, kebersihan dan keamanan pasar merupakan faktor penting dalam memastikan aktivitas berjalan normal. Sehingga, mesti berupaya meminimalisasi risiko kebakaran dan pencurian barang dagangan.
"Sosialisasi upaya tersebut juga perlu dilakukan. Agar membuat gentar para pihak yang suka 'bermain', menimbun barang, dan pelaku kejahatan di pasar," ujarnya.
Beberapa penelitian, tambahnya, menyimpulkan adanya pengaruh signifikan antara rasa aman berbelanja di pasar terhadap jumlah pembeli yang datang. Juga keamanan pedagang yang beraktifitas dalam pasar terhadap jumlah penjual yang eksis.
"Aku juga mendengar, bahwa fenomena jastip (jasa penitipan) belanja Ramadan mulai dikembangkan para pihak. Artinya, pembeli sejati mulai enggan ke pasar dengan berbagai alasan. Ini tantangan lain. Patut menjadi atensi," urainya.
Pasar Jaya, menurut Denny, pun perlu menertibkan pedagang kali lima (PKL) yang "menjamur". Lantaran menjadi pemasaran dalam pasar. Dus, menjadi variabel bebas yang memengaruhi kenaikan harga jelang Ramadan.
Kehadiran PKL juga kerap membuat sekitar pasar macet. Padahal, ada ketentuan tentang radius berdagang sekitar pasar. Termasuk izin berdagang atau kulakan.
"Langkah-langkah strategis tersebut, upaya preventif. Mesti diambil sejak dini. Sebelum Ramadan dan harga-harga bahan pangan selalu naik," tutupnya.
