Heboh 'Kadrun Mainkan PKI' Dan Dasco Vs Poyuono

RADAR NONSTOP - Kisruh ucapan 'Kadrun Mainkan PKI' terus berlanjut. Kini di internal Gerindra begejolak.

Sebagian meminta agar Mahkamah Kehormatan (MK) DPP Gerindra yang diwakili Sufmi Dasco Ahmad didesak agar memecat Arief Poyuono. 'Kadrun Mainkan PKI' memang viral dan menjadi trending topik. 

Tagar #TenggelamkanGerindra sempat menjadi trending topic di Twitter gara-gara Poyuono. Selasa, 23 Juni 2020 adalah sidang untuk Poyuono soal sikapnya yang dinilai blunder dan merugikan partai. 

BERITA TERKAIT :
Jatuh Bangun Ariza Bisa Jadi Cermin Politisi Lokal Jakarta Yang Mau Melenting Ke Atas

---

Ariza Memang Hoki, Dapat Hadiah Jabatan Wakil Menteri

---

"Kita kan menghormati haknya sebagai seorang kader untuk dimintakan keterangannya atau klarifikasinya di Mahkamah Partai. Sebagai kader yang baik, sebaiknya melakukan klarifikasi dong, sebaiknya menghadiri klarifikasi dong," kata Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, Sabtu (20/6/2020).

Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade yang juga pernah dipanggil Mahkamah Partai menyarankan Poyuono dipecat kalau tak hadir.

Menanggapi saran itu, Dasco mengatakan usulan pemecatan tidak bisa diberikan melalui media. Namun, menurut Dasco, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan mengambil langkah sesuai AD/ART partai jika Poyuono tak hadir dalam sidang klarifikasinya.

"Soal usulan pemecatannya itu ya nggak bisa usulan pemecatan dilakukan lewat media. Tindakan dilakukan atau tidak dilakukan itu tunggu keputusan rekomendasi atau keputusan dari Mahkamah Partai. Jadi tindakan itu baru bisa diambil kalau sudah ada hasil persidangan. Itu kalau dia datang, hasil persidangan kalau dia datang," jelas Dasco.

"Kalau dia tidak datang, setelah dipanggil secara patut, maka sesuai dengan peraturan yang ada di Partai Gerindra, maka Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina yang akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Langkah-langkah yang dianggap perlu itu tentunya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga," terang anggot DPR RI ini.

Dasco menjelaskan pemanggilan terhadap Poyuono karena dirinya yang bukan juru bicara resmi partai dinilai menyalahi kode etik dalam membuat pernyataan. Menurut Dasco, ada pakem khusus di internal Gerindra dalam menyampaikan pernyataan mewakili partai.

"Memang Partai Gerindra adalah partai koalisi, namun dalam melakukan pembelaan terhadap pemerintah atau kepala negara juga ada tata cara atau strategi yang sudah digariskan oleh Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina kami. Tidak lantas kemudian mengeluarkan statement yang membela (pemerintah), namun menyerang pihak-pihak lain," tegas Dasco.

Geger Kadrun Mainkan PKI mencuat dari sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube. Poyuono ditanyai soal pandangannya mengenai isu kebangkitan PKI. Poyuono lalu ditanya siapa yang memunculkan isu kebangkitan PKI ini. Dia menyinggung soal 'kadrun'.

"Yang pasti ini adalah kadrun, kadrun-kadrun ya yang pasti. Yang kedua mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, selalu ingin mengacau yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI," sebut Poyuono.

Sementara Poyuono yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra mengaku tak membawa nama partai dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube dan menyinggung isu 'PKI dimainkan kadrun'. Poyuono mengatakan rekan-rekan separtainya gagal paham menilai video tersebut.

"Mereka itu semua politisi gagal paham, sok tahu, dan otaknya kayak kadrun-kadrun menilai video wawancara YouTube saya di kanal Bangsa. Saya dalam wawancara di kanal Bangsa jelas-jelas menyatakan diri saya sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN. Kedua, saya membuat rekaman di kantor FSP BUMN Bersatu dan berlatar belakang Bendera Serikat Pekerja," kata Poyuono kepada wartawan, Sabtu (20/6/2020).

Poyuono juga mengirimkan tautan video wawancaranya yang tayang di YouTube. Dalam video itu, Poyuono mengatakan dirinya dan para buruh akan membela Jokowi jika ada isu pemakzulan.

Host video itu pun menanyakan apakah pernyataannya ini karena posisinya sebagai Waketum Gerindra.

"Jelas saya katakan dalam video tersebut, saya nggak ada urusan sama Gerindra. Saya pimpinan buruh yang menyatakan bahwa kaum buruh akan melindungi dan mendukung Presiden Jokowi jika ada yang ingin memakzulkan," ujar Poyuono.

"Itu kan wawancara di waktu yang sama, dipecah sama kanal Bangsa, isunya PKI bangkit, pemakzulan, itu satu. Di situ saya nggak ngakuin saya itu orang Gerindra. Kan ditanya, 'Mas Arief apakah sebagai Waketum Gerindra apa karena Mas Arief akan membentengi Pak Jokowi?'. Nggak ada urusan saya sama Gerindra saya ngomong di situ," lanjut dia.

Poyuono menilai rekan-rekannya di Partai Gerindra gagal paham terhadap posisinya saat berbicara dalam video wawancara tersebut. Ia pun menegaskan dirinya berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN.

"Jadi itu, orang-orang itu orang-orang bego. Ya si Habiburokhman, si Andre (Rosiade), gitu lho, orang-orang gagal paham. Dia yang bilang kan saya bicara sebagai Gerindra, lho saya nggak ada ngomong sebagai Gerindra kok di situ. Itu videonya itu, gitu di kanal YouTube-nya. Kan saya berbicara sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Kan itu melekat pada saya sejak 2005. Lebih dulu dari Partai Gerindra, dan lebih besar mungkin dari Partai Gerindra," jelasnya.