Ratusan UMKM Di Pamulang Square Terancam Bangkrut, Pemkot Diminta Hadir

RADAR NONSTOP- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) diminta hadir ditengah-tengah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya, tak sedikit penggerak ekonomi di Tangsel itu terancam bangkrut lantaran terdampak pandemi Covid-19, Kamis (9/7/2020).

Pantauan Radarnonstop.co, penurunan omzet para pelaku UMKM terjadi salah satunya di Pamulang Square. Tampak sebagian kios dan lapak semi permanen kosong alias ditinggal penghuninya lantaran terancam bangkrut.

Informasi yang berhasil diperoleh, sebelumnya terdapat sekitar 400-an pelaku UMKM di Pamulang Square. Akibat pandemi, sejak penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Tangsel pada 18 April silam, ratusan pelaku UMKM mulai menghentikan operasionalnya.

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

Biar Tahu Item Loksem Binaan UMKM, Kelurahan Penjaringan Tebar Data di Website Pemkot Jakut

---

Salah satunya seperti yang dialami Irwan (40). Pelaku UMKM di Pamulang Square itu mengaku sudah kehilangan enam lapak semi permanennya saat penerapan PSBB tahap I.

"Waktu bulan April itu terasa banget dampaknya, apalagi waktu kebijakan PSBB yang meminta mall ditutup. Saya sudah habis, awalnya saya punya 6 kios dan kini tinggal 2 kios karena omsetnya turun sampai 80 persen," kata Irwan saat dijumpai dilokasi.

Dalam menjalankan usahanya itu, Irwan mengaku tak ingin melakukan perputaran modal dengan meminjam perbankan. Menurut dia, proses peminjaman modal tersebut terlalu rumit lantaran jaminan yang dimilikinya sudah digunakan untuk kebutuhan lain.

"Belum kearah pinjaman modal perbankan, karena memakai jaminan. Sedangkan jaminan sudah dipakai untuk keperluan lain," kata dia.

Dengan begitu, pelaku UMKM asal Pamulang itu mengaku membutuhkan perhatian dan kehadiran Pemkot Tangsel. Pasalnya, kehadiran Pemkot diharapkan dapat memberi solusi untuk menghidupkan kembali UMKM.

Sementara, pengelola Pamulang Square, Eru Cipta saat dijumpai Radarnonstop.co mengaku lapak dan kios yang disewakannya  banyak ditinggal pelaku UMKM. Meski pihaknya telah memberi solusi potongan harga hingga 40 persen.

"Kita sampai putar akal untuk mencarikan solusi juga buat mereka, kita berikan diskon potongan harga sewa sampai 40 persen. Kita juga bisa memahami kondisi ini agar membantu mereka bertahan dalam usahanya," terang Chief Operasional Pamulang Square, Eru Cipta.

Dengan begitu, menurut Eru, kesulitan yang dialami pelaku UMKM di area Pamulang Square akan terus berkelanjutan selama belum ada intervensi dari Pemkot Tangsel.

Kendati demikian, pihaknya berharap masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat meyakinkan masyarakat soal amannya lokasi perbelanjaan selama menerapkan protokol Covid-19.

"Kondisi ini harus dapat perhatian dari OPD terkait, misalnya soal permodalan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Soal promosi ke masyarakat dari dinas pariwisata, soal keamanan Covid-nya dari Dinas Kesehatan. Kalau tidak dibantu, maka 60 persen dari sisa UMKM di sini sangat mungkin gulung tikar," kata Eru Cipta.

Terpisah, Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie saat dihubungi terkait keluhan para pelaku UMKM, pihaknya berjanji akan membantu dengan memberikan solusi.

Menurut Benyamin, untuk memberikan solusi itu Pemkot Tangsel akan melakukan pengurangan hingga penghapusan pajak penghasilan (PPh). 

"Jadi mereka bisa melaporkan omsetnya kalau memang faktanya omsetnya nol selama bulan kemarin itu, nanti dapat insentif. Jadi mereka nggak PPH, kompensasinya melalui pengurangan PPH. Tapi mereka harus melaporkan omsetnya ke Badan Pendapatan Daerah," jelas Benyamin Davnie melalui selulernya.

Selain PPH maka peran lain yang dilakukan pemerintah dalam membantu pelaku UMKM adalah soal penjaminan kepada pihak Perbankan. Sehingga, manakala pelaku UMKM mengajukan pinjaman bisa diperantarai langsung oleh pemerintah.

"Begini, kita sudah bicara ke pihak Perbankan, KUR itu salah satu upaya pemerintah untuk mendorong modal para pelaku ekonomi kecil. Kesulitan mereka adalah soal jaminan dan jaminan itu nanti bisa dicover Pemkot, sepanjang mereka memenuhi persyaratan lainnya. Biasanya kalau KUR itu ada jaminan, nah ini jaminan itu kalo tidak ada akan dicover oleh Pemkot Tangsel," jelasnya.