Wakil Rakyat Bilang Pelayanan BPOM Dikeluhkan Banyak Pihak

RADAR NONSTOP - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen mengatakan jangan sampai ada mafia kesehatan di tengah penanganan Covid19. 

"Kita sudah sepakat alokasi 20 persen penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk alat kesehatan dalam negeri. Maka, jika nanti itu tidak tercapai atau tidak sesuai ekspektasi, ya harus dipertanyakan," ucapnya saat berbincang dengan radarnonstop.co (Grup Rakyat Merdeka) di Jakarta, Rabu (15/7).

Selain itu, kata Nabil, pemerintah harus alokasikan anggaran untuk membuat rumah sakit portable, yang bisa dibongkar pasang secara cepat dengan tim khusus dan tenaga medis. 

BERITA TERKAIT :
19,9 Ribu Ibu Hamil Kurang Energi, Sri Mulyani Sebut Anggaran Kesehatan Rp187,5 T

---

Sutet Ditolak Warga Tanjung Priok, PLN Asal Bangun Sebelum Sosialisasi

---

"Hal ini penting untuk menjangkau kawasan terluar dan pedalaman, juga untuk antisipasi bencana pada masa mendatang," ujarnya. 

Nabil yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama menambahkan banyak yang mengeluh terkait dengan prosedur di BPOM, untuk uji obat atau produk kesehatan. 

Untuk itu, sambung dia, harus ada komunikasi publik yang baik dan komprehensif, agar masyarakat tidak bingung dengan uji klinis, pra klinis, dan prosedur lain yang harus dijalankan secara ketat.

"Produk-produk riset, dalam lintas bidang, dari Kemenristek dan lembaga-lembaga riset lainnya, harus diatur dengan skema agar muaranya bisa diimplementasikan. Baik digunakan untuk industri, maupun dalam eksekusi kebijakan secara nasional," pungkasnya.