Jumat,  22 November 2024

Rawan Isu Sara Di Pilkada Tangsel, Babe Haikal : Patokan Saya MUI Saja

Doni
Rawan Isu Sara Di Pilkada Tangsel, Babe Haikal : Patokan Saya MUI Saja
Haikal Hassan saat dijumpai wartawan di Kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

RADAR NONSTOP- Pendakwah kondang Haikal Hassan, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Babe Haikal berpendapat soal Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (16/8/2020).

Pasalnya isu sara di Pilkada Tangsel sangat rawan dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti isu sara yang pernah terjadi dalam Pilgub era Jokowi- Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan era Ahok-Djarot Saeful Hidayat.

Menurut Haikal, kepemimpinan era Jokowi-Ahok pada saat itu disebut tidak ada hambatan. Kata Haikal, Jokowi yang muslim berpasangan dengan Ahok yang non muslim sama sekali tidak ada hambatan.

BERITA TERKAIT :
Pramono Jangan Mau Dikibuli, Para Pemburu Jabatan Jago Klaim Dan Pasang Boneka
Fauzi Bowo Beserta Masyarakat Yakin Pramdoel Akan Jadi Pemimpin Jakarta

"Begini, seperti ketika Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Dimana Pak Jokowi seorang yang muslim dan Pak Ahok seorang yang Kristiani, itu ga ada masalah sebenarnya dan ga ada hambatan. Kan ga boleh dibawa-bawa ke isu agama, tetapi ketika pemimpin sentral itu non Islam, maka kita sebagai umat Islam dilarang memimpin," terang Haikal Hassan saat dijumpai wartawan di Kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Haikal berpendapat, andai saja di Tangsel ada kepemimpinan muslim dan non muslim itu sah-sah saja. Paling penting menurut Haikal kriteria pemimpin adalah pemimpin yang amanah.

"Jadi ketika ada pasangan seperti itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Apa yang terbaik? Kalau yang terbaik itu paling amanah. Jadi patokannya dulu beriman pada Allah, muslim, baru itu yang memegang amanah sidiq, jujur, tabliq, menyampaikan amanah dan cerdas juga. Nah itu kriterianya,"terangnya.

Haikal menegaskan, dalam berpendapat soal Pilkada Tangsel, pihaknya berpatokan terhadap fatwa ulama seperti yang pernah terjadi di Pilgub DKI Jakarta.

"Kalau menurut pendapat saya, sebagaimana yang terjadi di Jakarta dulu antara Pak Jokowi dan Pak Ahok, itu fatwa ulama ga keluar. Kita taat saja sama MUI kan, ya itu saja. Ketika pemimpin sentralnya adalah non muslim fatwa ulama keluar, ga boleh memilih non muslim ga boleh. Patokan saya MUI saja,"tegas Haikal Hassan.