.png)
RADAR NONSTOP - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mencatat tiga penyebab utama pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif, sebagai catatan penting bagi pemerintah yang perlu diupayakan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia di tahun 2021.
Anis memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kwartal kedua tahun 2020 negative 5,30 persen. Jika melihat data triwulanan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah negatif sejak triwulan empat 2019 hingga 2020 di kwartal kedua.
"Kita menganalisis bahwa persoalan utama yang menyebabkan pertumbuhan negatif ini, yang pertama sudah jelas, yaitu penurunan daya beli konsumsi rumah tangga, yang tercermin dari pertumbuhan negative hingga negative 5, 5 persen year on year, padahal kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB itu mencapai 57 persen," ujarnya di Jakarta, Minggu (6/9).
BERITA TERKAIT :Usai Dilantik Secara PAW, Sayadih Fokus Menjalankan Peran & Fungsi Anggota DPRD Kota Bekasi
Dongkrak PAD, Anggota DPRD Kota Bekasi: Kepala OPD Harus Memastikan Kinerja Perangkatnya
Aleg dari Daerah Pemilihan (DAPIL) DKI 1 Jakarat Timur ini menambahkan, faktor kedua adalah investasi yang turun 8,67 persen year on year, yang memberikan dampak sangat krusial kepada persoalan ketenagakerjaan yang semakin sulit, serta korban PHK dan pekerja yang dirumahkan juga relatif tinggi.
"Kementerian ketenagakerjaan merilis data 3 juta lebih pegawai yang di-PHK. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menambahkan bisa mencapai 15 juta. Ini artinya, persoalan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, ditambah sepanjang Januari sampai Juni 2020, realisasi penanaman modal itu hanya tumbuh 1,8 persen year on year, PMA turun 8,1 %, dan PMDN naik menjadi 13,2 persen," paparnya.
Realisais investasi pada sector sekunder terus menurun, sambung Anis, pada Januari sampai Juni 2020, porsi realisasi investasi pada sector sekunder itu hanya 32,2 persen, Tersier hanya 54,9 persem dan primer hanya 12,9 persen.
Anis juga menegaskan bahwa yang menjadi faktor ketiga adalah buruknya realisasi program PEN, persoalan mendasarnya adalah pada kesiapan birokrasi. Hal tersebut menyebabkan stimulus untuk menahan penurunan aktivitas perekonomian tidak efektif dan maksimal.
"Sampai Agustus 2020 realisasi PEN hanya 25 %. Anggaran sector kesehatan terlaksana 8,4 %, perlindungan sosial 49 %, insentive usaha 14 %, UMKM 37 %, sectoral dan PEMDA 30 %, korporasi 0%. Buruknya PEN ini menyebabkan program ini tidak bisa dinikmati dan tidak terasa dampaknya,” demikian Anis.
