Anies Tak Sebut PSBB Total, Kaum Nyinyir Pukul Angin 

RADAR NONSTOP - Anies Baswedan jadi sasaran bully pasca mengatakan rem darurat. Dalam asumsi pembully atau kaum nyinyir kalau DKI Jakarta akan memberlakukan PSBB total. 

Bahkan sekalas menteri dan kepala daerah di Bodetabek saja mengasumsikan kalau ibu kota akan melakukan PSBB total. 

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo membantah jika ada polemik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan COVID-19. Doni mengatakan Anies tak pernah menyebut PSBB total untuk wilayah DKI Jakarta.

BERITA TERKAIT :
Dirujak DPR, Menteri HAM Natalius Pigai Siap Dibully Dan Dicaci

---

Ada Ribuan Kasus Perundungan Di Kampus Kedokteran, Dari 1.000 Sekitar 30 Persen Terbukti Bully

---

"Saya selalu berkonsultasi, saya berkomunikasi terus dengan Pak Anies. Pak Anies juga sering menghubungi saya jadi tidak ada yang polemik tuh tidak ada ya. Saya juga mohon bantuan nih kepada teman-teman semua nih terutama kawan media, Pak Anies itu tidak pernah menyebutkan PSBB total, saya ulangi lagi, saya ikuti perkembangannya Pak Anies tidak pernah menyebutkan PSBB total," kata Doni dalam siaran langsung di kanal YouTube BNPB, Minggu (13/9/2020).

Doni mengatakan implementasi PSBB hanya ada dua istilah, yakni diperketat atau dilonggarkan. Terkait kebijakan, konsep pemerintah pusat pun memiki tahap pra kondisi dengan simulasi.

"PSBB ya PSBB. Implementasinya ada yang diperketat, ada yang dilonggarkan kan cuman begitu. Kemudian dalam konsep satgas atau gugus tugas sebelumnya bahwa semua kebijakan itu ada tahapannya ada pra kondisi antara lain itu ada simulasi," ujarnya.

Doni mencontohkan simulasi itu bisa dilakukan dalam pembukaan bioskop. Namun, kata Doni, hal itu tidak mungkin dilakukan saat ini mengingat grafik angka konfirmasi positif virus Corona di DKI tinggi.

"Jadi kalau ada bioskop yang dibuka ya, perlu dimulai, perlu ada sosialisasi kan, ternyata kan sekarang tidak mungkin ya, bioskop dibuka, tidak mungkin kasusnya lagi tinggi," imbuh Doni.

Selain itu, dalam pra kondisi juga harus ditentukan waktu yang tepat. Berikut dengan bidang yang menjadi prioritas pertama ketika dibuka.

"Kedua adalah timing, kapan waktunya. Yang ketiga adalah prioritas bidang apa yang menjadi prioritas yang harus dibuka," tuturnya.