'Sekda & Inspektur Jangan Sandera Anies soal Jabatan SKPD'

RADAR NONSTOP - Koordinator Elemen Bahagiakan Jakarta (Baja), Bobby Khana, meminta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah dan Inspektur DKI Michael Rolandi tak menyandera Gubernur Anies Baswedan soal pelantikan sejumlah pejabat Ibu Kota. Sebab, sampai kini belasan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum memiliki pimpinan definitif.

"Sampai kini sejumlah SKPD strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak belum memiliki pimpinan definitif. Ini bisa mengganggu pelayanan publik. Sehingga, kinerja Gubernur rentan sekali. Kami menduga, ini disebabkan lamanya proses oleh Sekda dan Inspektorat," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/10/2018) malam.

Bobby menyatakan demikian, lantaran Saefullah juga menjabat Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Tugasnya, pembina organisasi dan seluruh pegawai negeri sipil (PNS). "Harusnya, dia mengarahkan. Masa urusan dari yang kecil sampai yang besar  gubernur?" ketus dia.

BERITA TERKAIT :
Horee, Vaksin Booster Bisa Buat Warga Non-KTP DKI Jakarta

---

Cuaca Ekstrem, Anies Minta Warga Waspada!

---

Dirinya juga menyoroti masalah pengangkatan, di mana sebelumnya tanpa melalui lelang jabatan. Namun untuk sisanya, mekanismenya berubah. "Ini membingungkan. Kalau mau fair dan tertib ke depannya, mending Sekda dan Inspektorat memberikan hasil penilaian kerja tiap SKPD secara berkala ke Gubernur,"  jelasnya.

Dengan begitu, sambung Bobby, Anies dapat mengetahui kinerja anak buahnya secara berkelanjutan. "Laporan itu, kan, juga menunjukkan track record PNS selama berkarir, apakah becus atau sebaliknya," ucap dia.

Awal Oktober lalu, Elemen Baja diketahui menggelar demo di depan Balai Kota. Mereka mengkritisi lambannya rotasi jabatan di Jakarta. Padahal, lebih dari setahun Anies memimpin.

Padahal, menurut Elemen Baja, ada sejumlah pejabat yang diduga terseret kasus korupsi dan masih memegang posisi strategis. Karenanya, Anies didesak menggunakan hak prerogatifnya, merombak pejabat tersebut tanpa intervensi dari pihak manapun.

"Sekarang masih ada 16 SKPD yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt), dibiarkan menggantung kosong. Sementara beberapa waktu lalu, penggantian jabatan baru pun ditengarai penuh dengan praktik KKN dan personalnya pun cenderung tidak berubah. Masih diisi figur lama yang berpotensi besar melakukan korupsi," kata Bobby waktu itu.