Polemik Anggaran, Jamaluddin Sebut Saat Krisis Warga Butuh Bantuan Materil

RADAR NONSTOP - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jamaludin menyetujui kenaikan Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) lantaran masyarakat kekinian membutuhkan bantuan berupa materil. Ia menilai saat ini support doa dan nasihat saja tak cukup untuk memastikan warganya aman.

"Saya setuju kenaikan RKT, karena kondisi krisis ini masyarakat perlu dibantu secara materi, bukan hanya doa atau nasehat. Nasehat kurang pas untuk kondisi sekarang, yang paling pas adalah bantuan materi yang berupa uang atau makanan," katanya di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Menurut Jamal, masyarakat sangat menghargai dewan yang datang membawa bantuan materil. Itu sebabnya, ia merasa sudah seharusnya pendapatan dewan ditingkatkan agar bisa lebih banyak membantu masyarakat luas.

BERITA TERKAIT :
Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui

---

DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

"Masyarakat sangat menghargai dewan yang datang membawa bantuan materi. Berarti, penghasilan dewan harus dinaikkan agar sebanyak mungkin bisa membantu masyarakat," jelasnya.

"Masyarakat di rumah ada anaknya belum makan, kalau ketemu dewan dia berharap bisa mendapatkan beras, meskipun hanya 2 liter," tambahnya.

Dalam pesan nya, Politisi Kebon Sirih yang juga tokoh Bamusi Betawi ini mengatakan bahwa menjadi orang baik itu tidak harus dengan cara jahat. Ia menyampaikan falsafah perjuangan untuk mencapai tujuan dengan usaha yang dibuat sendiri.

"Pesan saya, jadilah orang baik tanpa menjadikan orang lain jahat. Jadilah orang hebat tanpa menjadikan orang lain tidak hebat. Jadilah tinggi dengan tangga yang  anda buat sendiri," tutupnya. (hnk)

Sebelumnya, Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta yang diusulkan naik untuk tahun 2021 terus bergulir meskipun berbagai sorotan datang dari beberapa kalangan. Bahkan, penolakan kenaikan RKT juga dilontarkan DPW PSI DKI Jakarta.

“Kami tentu berharap dari hari ini sampai dengan Senin minggu depan akan ada partai-partai lain juga yang bisa menyatakan sikap, apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam diskusi virtual, Kamis (3/12).