Kamis,  25 April 2024

Kini Bansos Sembako Jadi Duit Tunai Lewat Kantor Pos

NS/RN
Kini Bansos Sembako Jadi Duit Tunai Lewat Kantor Pos
Ilustrasi

RADAR NONSTOP - Gara-gara kasus suap sembako Bansos yang melibatkan Juliari Batubara, Kemensos akan merubah skema. Di mana, sembako menjadi duit tunai. 

Bantuan akan dicairkan pada 4 Januari 2021. Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan, bahwa seluruh bantuan yang akan disalurkan pada 2021 mendatang tidak lagi berwujud barang. 

Pemerintah akan menyalurkan bantuan dalam bentuk tunai, itupun diantar langsung oleh petugas PT Pos demi mengurangi celah penyelewengan.

BERITA TERKAIT :
Bansos Dimentahkan MK, Hakim Sebut Tidak Dongkrak Suara Prabowo 
PDIP Masih Ragu Gadang Nama Risma Jadi Gubernur Jakarta 

"Kita dengan PT Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia (seluruh jenis bantuan, termasuk Jabodetabek). Tapi memang ada yang khusus seperti Papua dan mungkin mekanismenya sangat berbeda," kata Risma dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (29/12).

Risma menyampaikan, bantuan reguler dan bantuan sebagai perlindungan sosial Covid-19 akan disalurkan secepatnya di awal Januari 2021. Percepatan penyaluran ini dilakukan, menurutnya, agar masyarakat bisa sesegera mungkin melakukan belanja dan berujung pada peningkatan daya beli masyarakat.

Bantuan pemerintah memang dianggap memiliki efek yang cukup besar dalam mendongkrak konsumsi rumah tangga. Risma menyebutkan, untuk bantuan sembako saja selama ini dianggarkan sekitar Rp 3,76 triliun per bulan. Artinya, terjadi perputaran uang sekitar Rp 60 miliar di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Ada tiga jenis bantuan sosial (bansos) prioritas yang dilanjutkan Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2021. Sebagian besar sebenarnya sama dengan program yang sudah dilakukan pada 2020 ini.

Jenis bantuan pertama yang akan segera disalurkan di awal 2021, ujar Risma, adalah bantuan pangan nontunai (BPNT) atau program sembako. Jumlah penerimanya ditargetkan 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan indeks bantuan Rp 200 ribu per bulan. Bantuan ini akan disuntikkan ke uang elektronik penerima dan bisa dibelanjakan di e-warong.

Namun, Risma punya catatan khusus terkait pemanfaatan bantuan sembako ini. Ia mewanti-wanti penerima agar tidak menggunakan uang bantuan untuk membeli rokok. Per Februari nanti, Kemensos bahkan akan merilis metode pengawasan baru untuk memantau jenis belanjaan para penerima bantuan.

"Kami akan menyiapkan tools untuk megetahui uang itu dibelanjakan untuk apa saja. Jangan kemudian karena beli rokok dan kemudian menjadi sakit," kata Risma.

Bantuan kedua adalah bantuan sosial tunai (BST) sebagai jaring pengaman sosial Covid-19. Jumlah penerimanya sebanyak 10 juta orang di seluruh Indonesia, termasuk penerima di Jabodetabek. Bantuan ini akan disalurkan melalui PT Pos dengan indeks angka Rp 300 ribu per KPM.

"Itu diberikan Januari sampai April, selama 4 bulan. Jadi tidak utuh selama 1 tahun seperti PKH. Karena itu kami akan lakukan kontrol pembeliannya. Kami akan buatkan edaran untuk belanja apa saja yang bisa digunakan," kata Risma.

Jenis bantuan ketiga adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Tahun 2021 nanti, program ini akan menyasar 10 juta KPM. Penyalurannya akan menggandeng bank-bank pemerintah alias Himbara. Penggunaannya untuk ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. Bantuan PKH akan diberikan setiap 3 bulan sekali, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober.

"Sekali lagi tadi instruksi Presiden, tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Kalau mekanisme itu terjadi akan kami lakukan evaluasi untuk penerima bantuan. Karena jangan sampai bantuan ini untuk kesehatan, malah ada masalah karena digunakan untuk rokok,"  kata Risma.