Moeldoko Ambil Demokrat Dan Kisah Jatuhnya Anas Urbaningrum 

RN - Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang memilih Moeldoko memang mengejutkan banyak pihak. SBY menyebut kalau hal itu adalah merusak demokrasi. 

Tapi, anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Sri Mulyono menilai kalau KLB tersebut tidak beda jauh dengan kisah Anas Urbaningrum.

Mulyono mengatakan, tidak berbeda dengan peristiwa pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Anas Urbaningrum. 

Mulyono menyebut 'kudeta' kubu pro Moeldoko terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak lepas dari 'ajaran' SBY. 

"8 Februari 2013, Pak SBY mengambilalih kepimpinan Anas sebagai ketua umum, diambilalih oleh SBY tanpa proses konstitusi partai, ini juga ilegal dan juga arogan. Inilah benang merah yang menghasilkan KLB (Sumut)," ujar Mulyono dalam diskusi daring Polemik Trijaya, Sabtu (6/3).

Mulyono mengatakan, dalam masa kepemimpinan Subur Budhisantoso dan Hadi Utomo, tidak ada keributan di internal partai, tidak ada KLB, bahkan tidak ada pikiran/keinginan melakukan KLB. Akan tetapi, ketika Anas Urbaningrum memimpin, terjadi upaya menggulingkan Anas oleh SBY.

Mantan kader Demokrat itu menuturkan, SBY mengadakan rapat pimpinan nasional di Cikeas tanpa mengundang Anas sebagai ketua umum. Kemudian ada acara forum pendiri dan deklarator partai di Sahid pun, Anas juga tidak diundang dan diberitahu.

Mulyono melanjutkan, pada 4 Februari 2021, SBY berpidato dari Jeddah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya menetapkan kasus hukum Anas. Menurut dia, tindakan ini tidak benar dan arogan karena SBY dapat dikatakan mengintervensi hukum.

Setelah itu, sprindik Anas Urbaningrum bocor ke Cikeas pada 7 Februari 2013. Mulyono juga menyebut hal ini sebagai pelanggaran hukum yang cukup berat.

"Pak SBY lah yang mengajari semua itu sehingga sekarang terjadi KLB, seandainya Pak SBY tidak mengajari itu, maka menurut saya tidak ada terjadi KLB, tidak ada tindakan ilegal, tidak ada tindakan arogan," kata Mulyono.

"Pak SBY lah guru ilegal Demokrat, guru arogansi Demokrat, dan guru KLB, guru kudeta, ini yang saya ingin katakan," ucapnya menambahkan.

Ucapan Mulyono dibantah Sekretaris Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng. Menurut Andi, tindakan yang dilakukan SBY sebagai Ketua Umum Pembina Partai Demokrat adalah upaya penyelamatan partai. 

"Jadi ketika ada masalah hukum, kemudian saudara Anas menyatakan berhenti, lupa Pak Sri Mulyono ya, bahwa saudara Anas itu menyatakan berhenti. Lalu dengan demikian Pak SBY sebagai ketua dewan pembina harus memberikan penyelamatan terhadap partai, ini yang harus dilakukan," ujar Andi.

Sedangkan, kata dia, KLB di Deli Serdang terjadi karena ada elemen kekuasaan di luar Partai Demokrat. Andi menduga, Kepala Staf Kepresidenan Moelodoko selaku orang di lingkaran istana yang bersengkokol dengan orang-orang yang sudah keluar dari Partai Demokrat untuk melakukan KLB.

"Jadi ini bukan persoalan internal, ini persoalan eksternal, intervensi kekuasaan ada terhadap Partai Demokrat yang kebetulan sedang berseberangan dengan pemerintah," kata Andi.

SBY Sebut Kudeta

Seperti diberitakan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengaku prihatin dengan adanya sosok yang memiliki kekuasaan tengah mengusik partainya. Padahal, selama 10 tahun menjadi presiden sebelumnya, ia tak pernah merusak partai lain.

"Selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, baik secara pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina, tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain, seperti yang kami alami saat ini," ujar SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (5/3).

Ia mengatakan, praktik politik yang dipertontonkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak mencerminkan sikap kesatria. Tak segan, ia menyebut Moeldoko dan pelaku kudeta benar-benar tega melakukan ini kepada pihaknya.

"Hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara ini, banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya KSP Moeldoko bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujar SBY.

Moeldoko justru hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira yang pernah bertugas dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). SBY pun meminta maaf karena pernah menunjuk Moeldoko sebagai panglima TNI ketika dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," ujar SBY.

Kendati demikian, ia mengaku tetap yakin dengan Presiden Joko Widodo memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pengambilalihan Partai Demokrat. Pemerintah dan negara juga tetap dipercaya SBY akan bertindak adil terhadap permasalahan ini.

"Saya tetap percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikap gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini," ujar SBY.