Pras Lempar Batu, Pengadaan Lahan Dp 0 Persen Tanggung Jawab Anies

RN - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi tidak terima dirinya terseret dalam kasus pengadaan lahan untuk program Rumah DP 0 persen. Ia malah menyalahkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait kasus yang menjadikan eks Dirut PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan itu sebagai tersangka.

Prasetyo mengatakan, Anies Baswedan yang harus beratnggungjawab dalam dugaan kasus korupsi pengadaan lahan. Sebab, rumah DP 0 persen merupakan program dari Pemprov DKI Jakarta.

Politisi PDIP tersebut mengatakan, dirinya hanya menjalani fungsi sebagai ketua Badan Anggaran untuk mengesahkan usulan anggaran yang diinginkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

BERITA TERKAIT :
Relawan Anies Di Kota Bekasi Siap Gembosi Jago PKS, Di Jakarta Kapan Nih?

---

Pelantikan Prabowo Bakal Dihadiri Ganjar Dan Anies, Tensi Politik Bakal Aman Dan Sejuk

---

"Ya gubernur (yang bertanggungjawab). Gubernur tahu kok. Masa Wagub nggak bisa menjawab, nggak ngerti masalah program DP Nol Rupiah," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/3/2021).

"Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang diminta. Perencanaan pertamanya dari gubernur, lalu diarahkan ke saya. Jadi pengesahan itu ada di tangan BUMD dan eksekutif. Sampai ke pencairan (dana), semua ada Pergub-nya," ungkapnya

Mengenai pengawasan terhadap potensi penyelewengan anggaran dalam setiap program daerah, Pras mengatakan bahwa ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang melakukan fungsi tersebut.

"Soal anggaran, ada forum, TAPD dan Banggar. Bukan saya sendiri yang melaksanakan itu," kata Pras.

Dengan tegas, Pras mengaku tidak terlibat terhadap dugaan kasus korupsi pengadaan lahan Rumah DP 0 persen. Sebab, kata Pras, anggaran program Rumah DP nol Rupiah itu merupakan anggaran tahun 2018. Saat itu, dirinya belum menjabat sebagai ketua komisi.

"Itu juga anggaran tahun 2018. Ketua komisinya bukan saya. Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba nama saya diseret," ungkapnya.

Ia pun meminta kepada pihak yang menyeret namanya untuk segera klarifikasi."Saya minta, yang menyebutkan nama saya (untuk) klarifikasi. Saya di sini juga mengklarifikasi. karena terus terang saja, kesebut nama saya sebagai Ketua DPRD lantai 10. Saya nggak tahu orangnya. Nggak tahu dari mana juga," kata Edi.