Sebut Anies Bertanggung Jawab Korupsi DP 0 Persen, KPK Didesak Segera Periksa Ketua DPRD DKI

RN - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA), Misbah Hasan meminta KPK agar memanggil ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi lahan pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Saya mendorong KPK juga memanggil ketua DPRD DKI/ Ketua Banggar (Prasetio Edi Marsudi) untuk dimintai keterangan terkait hal ini," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Misbah menyebutkan, korupsi lahan yang menjadikan Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sebagai tersangka karena adanya keteledoran dari DPRD DKI Jakarta.

BERITA TERKAIT :
Relawan Anies Di Kota Bekasi Siap Gembosi Jago PKS, Di Jakarta Kapan Nih?

---

Pelantikan Prabowo Bakal Dihadiri Ganjar Dan Anies, Tensi Politik Bakal Aman Dan Sejuk

---

Menurutnya, anggaran pengadaan lahan yang dikelola Sarana Jaya ada pada item APDB, sehingga tidak mungkin ketua dan anggota banggar tidak mengetahui dan menyetujui.

"Karena anggaran ini sifatnya multi years, harusnya ada evaluasi setiap tahun dari pelaksanaan program pengadaan lahan ini. Di sinilah 'keteledoran' DPRD menurut saya," katanya.

Lebih lanjut, Pemanggilan tersebut, kata Misbah, mengingat Pras juga merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) dinilai sudah pasti mengetahui dan menyetujui pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Yang jelas, publik ingin mendapatkan informasi mengapa anggaran penyertaan modal untuk pengadaan lahan tersebut disetujui setiap tahun," ujarnya.

Sebelumnya, Pras, panggilan akrab Prasetyo menilai Gubernur Anies bertanggung jawab dalam pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2019 lalu.

Menurut dia, Anies sebagai kepala daerah sudah pasti mengetahui adanya pembelian lahan yang dilakukan oleh anak buahnya, termasuk yang disebut dialokasikan untuk pembangunan program Rumah DP Rp0 tersebut.

"Ya gubernur, gubernur tahu kok, makannya saya katakan saat rapat dengan Sarana Jaya, masak Wagub tidak bisa menjawab dan tidak mengerti masalah program DP Rp0. Kalau kami cuma mengesahkan, jadi apa yang mereka minta kami serahkan kepada mereka lagi," ucap Pras, Senin (15/3) kemarin.