Soal Adanya Polling Kinerja Camat Heboh, Ini Pendapat Pengamat

RN - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang Adib Miftahul menilai, Polling soal Camat favorit Walikota favorit Bupati, gubernur dan presiden sah sah saja. 

"Ini alam demokrasi ini berarti kan komunikasi, feed back yang baik dari masyarakat. Apalagi dalam teknologi informasi dan media sosial udah begitu merasuk dalam kehidupan masyarakat begitu. Enggak ada masalah baik-baik saja dalam demokrasi. Jadi bagi pejabat yang dinilai jelek Ini malah sebagai evaluasi, jangan tipis kuping," ucapnya kepada radarnonstop, Rabu(24/03/2021)

Adib yang juga sebagai Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional ini menyatakan, sistem Polling ini malah enak dan membantu. Setidaknya menjadi parameter ukuran untuk mengevaluasi kinerja anak buah Gubernur DKI maupun Walikota dan Bupati.

"Kalau mau disurvei di polling presiden juga begitu. Semuanya kan pelayan rakyat ingat semua itu pelayan rakyat Pejabat itu pesuruh rakyat. Jangan di balik-balik gitu Jadi kalau yang alergi dengan poling survei itu, biasanya karena kinerjanya buruk. Jadi ini alam demokrasi yang sudah bebas terbuka. Masyarakat bisa menilai pelayannya seperti apa pesuruhnya seperti apa gitu," pungkasnya.

Menurut Adib, memang Anies Basweda perlu mengadakan sistem polling kinerja camat dan lurah yang melibatkan masyarakat.

"Selama inikan yang menilai hanya pucuk pimpinan. Masyarakat juga perlu menilai. Jadi hal yang wajar, apalagikan Anies Baswedan bakal calon Presiden,"  tutup Adib mengakhiri pembicaraan.

Sebelumnya diberitakan, warga Penjaringan Jakarta Utara heboh dengan adanya poling pilihan camat favorit di wilayah Penjaringan.

Pasalnya dalam poling itu, warga diberikan pilihan empat calon camat favorit meskipun tidak ada aturan yang berlaku.