RAB Bocor, Permainan Dalam Lelang Proyek Sudah Rahasia Umum

RN - Bocornya RAB proyek revitalisasi dermaga Pulau Sebira dan Kelapa ke tangan kontraktor bukanlah kebetulan semata.

Kebocoran tersebut membuktikan adanya indikasi permainan antara PPK, BPPBJ dan kontraktor arahan dalam proyek tersebut. Pola - pola seperti ini sudah bukan rahasia lagi.

"Apalagi dengan gaya saling mengkondisikan itu bukan hal asing di dunia tender proyek," kata aktivis 98, Agung Wibowo Hadi, Rabu (26/5/2021).

Dikatakannya, permainan seperti itu terjadi sejak awal, disusun dengan baik, mulai bocornya RAB proyek itu ke tangan kontraktor arahan. Dengan demikian kontraktor itu lebih mudah dalam mempersiapkan diri di lelang proyeknya baik itu penawaran hingga dukungan alat dari kontraktor lain.

Kemudian, di dalam RAB itu wajib menyertakan dukungan alat  seperti ponton. “Sering kali kontraktor yang punya ponton ini ditekan supaya tidak memberikan dukungan alat ke kontraktor diluar arahan tadi. Biar bagaimanapun tidak akan dapat dukungan alat karena kontraktor yang punya ponton pasti ditekan oknum tadi,” tegasnya.

“Jika benar terjadi perubahan spek ponton dari 300 (sesuai hasil dari konsultan perencanaan) menjadi ponton 120 (diduga untuk memenangkan kontraktor tertentu), itu permainannya terlalu kasar dan kasat mata. Lembaga hukum, Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian hendaknya turun tangan segera melakukan penyelidikan,” tegas Agung.

Agung juga menilai, dalam tender dengan anggaran besar, tentunya banyak orang penting yang memainkan peran, sehingga tidak mungkin hanya sekelas PPK semata. “Bisa saja banyak oknum yang memiliki jabatan lebih tinggi terlibat,” ujarnya.

Dijelaskannya rentetan dugaan permainan di dunia kontraktor itu, biasanya berawal dari adanya orang arahan dari SKPD atau bahkan dewan, lalu oknum SKPD atau dewan ini menfasilitasi dengan panitia lelang. Di situ biasanya terjadi negosiasi ketiga pihak terkait tersebut.

Jika semuanya sepakat maka terjadilah di situ tindak pidana yang sulit  terungkap, karena SKPD pasti berikan catatan ke panitia agar dibantu.

Dilain sisi, Agung juga mengakui dari permainan kotor proyek itu hasil akhirnya adalah fee. Bagi kontraktor fee bukan hal baru.

"Bahkan besarannya berbeda mulai dari 5 hingga 10 persen. Selama ini belum tersentuh saja. Suatu saat saya yakin pasti akan ada yang terciduk. Karena KPK selalu gencar," pungkasnya.

Diketahui, hingga saat ini pihak - pihak terkait sengkarut lelang revitalisasi dermaga Pulau Sebira dan Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu, saat dikonfirmasi tidak memberikan tanggapan apapun.

Mulai dari Kasudin Dishub Kepulaauan Seribu yang juga sebagai PPK, Robert Edward, BPPBJ Jakarta Utara dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Hanya Sri Hartati asisten perekonomian yang memberikan tanggapan, itu dengan mengatakan anggaran tersebut aca dibawah naungan Bupati Kepulauan Seribu.