.png)
RADAR NONSTOP - Pelaksanaan program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih kurang memuaskan.
Hingga bulan November 2018, PIS-PK Kota Tangsel (Tangerang Selatan) baru terealisasi 20 persen. Padahal Kepala Daerah menargetkan menjelang akhir tahun program tersebut harus terealisasi minimal 80 persen.
Menurut narasumber Radar Nonstop yang enggan namanya disebutkan, salah satu penyebab tidak maksimalnya program pencapaian itu ialah tidak dilakukannya prosedur yang sesuai dalam pelaksanaan program tersebut.
BERITA TERKAIT :DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
Modus Baru Hipnotis Di Serpong Tangsel, ATM Ditukar Lalu Dikuras, Duit Belanja Emak-Emak Ludes
Saran dia, Secara teknis Unit Pelayanan Tehknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mengerjakan dan mendata lingkungan masyarakat. Kemudian hasil data yang terkumpul di UPT Puskesmas akan terbaca peta apa yang akan dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) tahun depan.
“Jadi melalui program ini akan terdata disetiap kelurahan ada berapa yang gizi buruk, rumah yang nggak sehat itu ada berapa, rumah yang toiletnya nggak sehat itu ada berapa. Program ini tidak bisa kerja sambilan, itu harus didata ulang perumah, dan data itu tidak bisa dengan dimanipulasi, karena orang yang terdata itu langsung masuk besic data online terkenci sama Nomor Induk Kependudukan (NIK), jadi nggak bisa ditipu,” papar narasumber yang enggan disebut identitasnya, Jum’at (9/11).
Lanjutnya lagi. “Program ini ujung tombak pendataan itu adalah Unin Pelayanan Tehkni (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), tapi mungkin Puskesmas sudah terlalu banyak pekerjaan, makanya kalau semuanya dilimpahkan ke puskesmas, dia harus melayani orang berobat, dia harus mendata itu ini, belum lagi program-program yang lain, nah itu seharusnya tetap ada dikawal sama dinkes, Dinkes itu seharusnya mengawal,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi, Lala salah seorang warga Rt 005/Rw 04 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang mengatakan hingga saat ini belum ada pihak baik dari Puskesmas ataupun dari Kelurahan yang menanyakan terkait program ini.
“Tidak ada dari Puskesmas, yang datang untuk mendata soal kesehatan, saya juga tidak tau ada program ini,” singkatnya, Minggu (11/11/2018).
Berbeda dengan Lala, Mita salah seorang Warga Perumahan di Kelurahan Pondok Benda, mengaku pernah ada petugas Puskesmas menanyakan mengenai hal tersebut, namun hanya melalui pesan Aplikasi WhatApp.
“Ya ada petugas Puskesmas, tapi tidak datang ke rumah, saya hanya ditanya melalui pesan WhatsApp,” pungkasnya.
Program yang anggaran pelaksanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari data yang berhasil dihimpun, tercatat di 20 UPT Puskesmas alokasi anggaran untuk program ini sebesar 1,6 milyar rupiah lebih.
