Takut Kena Bully Rakyat, Duit Baju Dinas Mewah DPRD Kota Tangerang Dicoret 

RN - Para pejabat negara harus punya rasa peka disaat pandemi. Sebab disaat rakyat susah sebaiknya para pejabat tidak mengumbar kemewahan. 

Akhirnya DPRD Kota Tangerang membatalkan soal pengadaan baju dinas yang menyorot perhatian publik karena memakai merek mewah. Anggaran tersebut yang mencapai Rp 675 juta tertulis dalam situs  https:lpse.tangerangkota.go.id.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengaku mengecek ke sekretariat dewan terkait hal ini. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan rapat gabungan yang digelar bersama ketua fraksi, ketua komisi, dan sekretariat dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Meski begitu, dia mengakui, adanya kenaikan anggaran yang terjadi pada tahun ini. Ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Memang DPRD setahun sekali diberi empat baju, jas itu dalam satu periode ada dua kali. Tahun lalu ada empat tahun ini lima, makanya naik,” ujar dia. Selain itu, spesifikasi bahan yang digunakan bagus dan harga barang di pasar sedang naik.

Gatot menyebut, DPRD tetap memiliki kepekaan atas kriris. Selama ini, pihaknya selalu mendengar masukan dari masyarakat. 

Namun, dia mengklaim, polemik ini muncul setelah ada pemenang lelang diumumkan. Bahkan, beberapa pengadaan juga sempat dibatalkan saat proses lelang.

“Ketika pengadaan mobil ketua DPRD tahun 2020 bulan Maret, sudah dua kali gagal lelang. Saya diingatkan akhirnya kita batalkan. Sama dengan mobil wakil ketua DPRD, ada masukan langsung kita batalkan. Terakhir pembangunan gedung DPRD Rp 40 miliar, kita alihkan untuk penangan Covid-19,” jelas dia.

Lebih lanjut, Gatot mengatakan, pihaknya minta diberlakukan adil lantaran pengadaan baju dinas tidak hanya ada pada DPRD Kota Tangerang tapi seluruh Indonesia. “Tolong dicek seluruh DPRD kabupaten/kota, ini rutin setiap tahun ada karena merupakan hak keuangan DPRD. Kita bingung kok hanya Tangerang yang ramai,” tambahnya.