Masuk 50 Desa Wisata Terbaik, Masterplan Kampung Budaya Betawi Harus Dikukuhkan

RN - Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan yang terletak di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan masuk kategori 50 besar Desa Wisata Terbaik di Indonesia. 

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahudin Uno dalam acara Peninjauan dan Penilaian 50 Besar Desa Wisata Indonesia Bangkit Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021.

"Rangkaian kegiatan Anugrah Desa Wisata 2021 sudah melalui beragam tahapan mulai dari kurasi, berdasarkan penilaian dewan kurator terhadap 7 kategori penilaian Klasifikasi desa wisata dan kelengkapan data melalui website jadesta.com," ujar Sandi di Setu Babakan, Jumat (3/9/2021).

Sandi menuturkan, alur penetapan desa wisata terbaik dimulai dari proses kurasi menjadi 300 besar Desa Wisata, lalu dikerucutkan menjadi 100 besar hingga terpilih 50 besar Desa Wisata terbaik, Desa Wisata Indonesia Bangkit.

Belum Ada Masterplan Definitif.
Sampai saat ini Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan belum memiliki Master Plan atau Rencana Induk yang definitif sebagai rujukan bersama semua pihak dalam tata kelola maupun pembangunan Perkampungan Budaya Betawi. 

Salah satu rekomendasi dari kajian Perkampungan Budaya Betawi tahun 2019 yakni perlu dibuatkan Intruksi Gubernur tentang Master Plan tersebut. Saat ini, Pemprov DKI baru memiliki Master Plan Komfrehensif tahun 2012 yang merevisi Master Plan pada awal tahun 2000 lalu.

Saat menemani Menparekraf dilokasi kegiatan, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Dadang Solihin mengatakan, perlu adanya pertemuan bersama antara Gubernur atau Wakil Gubernur, SKPD dan pemangku kepentingan lainnya untuk sinkronisasi program jangka pendek, menengah dan panjang. 

Pasalnya, dalam kajian Penataan Jakarta Selatan 2021 (Kawasan Hijau Terpadu) yang merupakan KSD 66, tidak Mendalami Kawasan Perkampungan Budaya Betawi seluas 289 hektar. 

"Untuk menguatkan kembali bahwa Perkampungan Budaya Betawi adalah salah satu program unggulan yang harus dituntaskan, maka perlu dimasukan kembali dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) secara menyeluruh yakni 289 hektar," kata Dadang yang hadir mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Lebih lanjut Dadang menyampaikan bahwa perlu adanya pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi karena kondisi yang ada saat ini cukup memprihatinkan. Disebutkan, banyak cluster yang sama sekali tidak bernuansa Betawi dan pembangunan yang tidak sesuai dengan Pergub 151 tahun 2007, terutama di zona dinamis.

Menurut Dadang, masih dibutuhkan lahan pendukung pengembangan Budaya Betawi, baik untuk penataan warung-warung, parkir, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lainnya. Ia menyebutkan bahwa lahan-lahan yang berpeluang dan dibutuhkan masih tersedia. 

"Lahan seluas +1,5 hektar milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dapat dimanfaatkan untuk melokalisir Pedagang dan parkir pengunjung (sesuai Master Plan 2021)," ungkapnya.

Dadang, yang pernah menjadi ketua Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta menjelaskan, dalam konsep tata kelola Perkampungan Budaya Betawi perlu koordinasi semua pihak, baik pemerintah maupun swasta melalui UPK Perkampungan Budaya Betawi dan Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi.

"Forum pengkajian dan pengembangan perkampungan Betawi Setu Babakan (forum jibang) harus berkolaborasi dengan dewan riset daerah (DRD) DKI," imbuhnya.

"Agar apa yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan konsep budaya Betawi (tidak keluar dari kepatutan budaya). Saat ini masih terasa koordinasi lintas sektoral belum maksimal," pungkasnya.