RADAR NONSTOP - Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2018 sebesar Rp 12,1 triliun.
Begitu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, mengklaim sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017 sebesar Rp 13,16 triliun.
"Sudah dihitungkan, SILPA itu sekitar Rp 12,1 triliun, kalau yang tahun lalu Rp 13,1 triliun, jadi lebih baik," ujar Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).
BERITA TERKAIT :Pramono Jangan Mau Dikibuli, Para Pemburu Jabatan Jago Klaim Dan Pasang Boneka
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
SILPA Rp 12,1 triliun ini diajukan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
Awalnya, Pemprov DKI mengajukan SILPA Rp 7,7 triliun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 pada Juni lalu.
Setelah dibahas bersama Banggar pada November ini, angka Rp 7,7 triliun dinilai kurang realistis mengingat serapan anggaran masih rendah hingga November ini.
Banggar DPRD DKI meminta Pemprov DKI lebih realistis atau menaikkan prediksi SILPA itu sesuai realisasi penyerapan anggaran.
Pemprov DKI akhirnya menghitung ulang dan mendapatkan angka Rp 12,1 triliun atau naik Rp 4,4 triliun dari prediksi SILPA yang diajukan dalam rancangan KUA-PPAS.
Saefullah tidak merinci penyebab bertambahnya SILPA tersebut.
"Asumsi kami berubah dari rencana Rp 7,7 triliun ternyata perhitungan kami ada Rp 12,1 triliun ya. Jadi, ada (kenaikan) Rp 4,4 triliun," kata bang Ipul sapaan akrab Saefullah.
Dengan prediksi SILPA Rp 12,1 triliun, Saefullah menyebut capaian penyerapan APBD 2018 ditargetkan 83 persen, sedikit lebih tinggi dibanding penyerapan anggaran tahun lalu, yakni 82,56 persen.
"Sudah kami hitung sekitar 83 koma sekian persen target penyerapan, lebih tinggi sedikit dari tahun lalu, makanya SILPA lebih rendah (dibanding 2017)," ucap Saefullah.
Per Senin ini, penyerapan anggaran dalam laman publik.bapedadki.net mencapai 55,54 persen.
Rinciannya, 50,17 persen terserap untuk belanja langsung, yakni belanja pegawai, barang jasa, dan modal.
Sementara itu, serapan untuk belanja tidak langsung yakni 62 persen, terdiri dari belanja pegawai, hibah, bunga, subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan biaya tak terduga.
Saefullah optimistis target penyerapan 83 persen bisa tercapai. Sebab, ada sejumlah proyek yang pembayarannya akan dilunasi pada akhir tahun, seperti rehab gedung Dinas Pendidikan DKI, rehab total dan rehab berat sekolah, hingga sejumlah perbaikan lingkungan.